MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat meningkatkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari siaga menjadi waspada. Data aplikasi SiPongi+ mencatat areal terdampak karhutla di Papua Barat mencapai 3.317,56 hektare.
“Statusnya sudah ditingkatkan dari siaga ke waspada. Kabupaten Fakfak menjadi daerah dengan luasan karhutla paling banyak, sekitar 2.300 hektare lebih,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy Walter Susanto dikutip dari Antara, Selasa (15/9/2026).
Jimmy mengatakan Pemprov Papua Barat telah membentuk satuan tugas (satgas) penanganan karhutla. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, kementerian/lembaga terkait, serta TNI dan Polri.
Luas karhutla terbesar tercatat di areal penggunaan lain (APL) yakni 1.558,53 hektare. Selain itu, karhutla tercatat di hutan produksi 363,70 hektare lebih, hutan produksi konversi sekitar 229,25 hektare, hutan lindung 36,51 hektare, dan hutan produksi terbatas 308,40 hektare.
Jimmy mengatakan pemerintah terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan karena dampak kemarau di Papua Barat belum berakhir.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif menjaga lingkungan serta mengantisipasi potensi karhutla di tengah kondisi cuaca saat ini,” katanya.
Dia menyebut luas karhutla pada 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, luas lahan yang terdampak karhutla tercatat 1.228,71 hektare.
Karhutla pada 2026 tersebar di Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Fakfak dan Kaimana. Jimmy mengaitkan peningkatan tersebut dengan kemarau berkepanjangan.
“Tahun ini meningkat karena kemarau berkepanjangan sebagai dampak dari El Nino,” ungkapnya.
Kepala Biro Operasi Polda Papua Barat Kombes Pol Erwin Irawan mengatakan 3.278 personel dikerahkan untuk menangani karhutla. Personel tersebut terdiri dari 1.403 personel Polda Papua Barat dan 1.875 personel polres jajaran.
Pembentukan satgas dan posko terpadu ditujukan untuk mendukung penanganan karhutla dan menekan perluasan kawasan terbakar. Koordinasi lintas instansi di setiap kabupaten juga akan diperkuat. (*/red)
