MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat menyoroti kondisi masyarakat yang masih miskin di tengah kekayaan sumber daya alam (SDA) Papua Barat. BP3OKP mempertanyakan efektivitas berbagai program pemerintah karena kemiskinan struktural dan kultural dinilai belum teratasi.
“Kami mempertanyakan efektivitas berbagai pembahasan dan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan banyaknya program, namun masih banyak penduduk miskin,” ujar anggota BP3OKP Papua Barat Pokja Politik, Hukum, dan Keamanan, Ismail Sirfefa, saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah se-Papua Barat di Hotel Vitta Sowi, Manokwari, Selasa (15/9/2026).
Ismail menilai persoalan kemiskinan tidak akan selesai hanya dengan rapat koordinasi atau pembahasan program. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki model intervensi yang jelas agar pembahasan tidak berhenti sebagai wacana.
“Kalau tidak ada kolaborasi, pembicaraan tentang kemiskinan ini hanya akan berada di tatanan retorika. Kita tidak akan menyelesaikan kemiskinan struktural maupun kultural,” katanya.
Dia meminta pemerintah melibatkan organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menghasilkan strategi yang dapat diterapkan sesuai karakteristik wilayah Papua Barat.
“Yang kita butuhkan hari ini bukan hanya bicara tentang kemiskinan. Kita harus punya strategi taktik supaya masyarakat tidak miskin,” tuturnya.
Ismail kemudian menyoroti ketimpangan antara kekayaan alam Papua Barat dan kondisi masyarakatnya. Dia mempertanyakan manfaat ekonomi sumber daya alam yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat lokal.
“Semua sumber daya alam di Papua Barat lengkap, tetapi masyarakatnya miskin. Apakah kemiskinan ini harus menjadi model untuk memiskinkan masyarakat?” kritiknya.
Menurut Ismail, Teluk Bintuni menjadi salah satu contoh paradoks tersebut. Daerah itu memiliki SDA strategis dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, tetapi masih menghadapi persoalan kemiskinan.
“Bintuni memberi makan Indonesia, tetapi Bintuni adalah kabupaten termiskin di Indonesia,” ketusnya.
Dia menilai persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari besaran angka kemiskinan. Pemerintah perlu memastikan kekayaan sumber daya alam dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat di daerah penghasil.
Ismail juga mengkritik pola penanganan kemiskinan yang dinilainya belum menghasilkan perubahan berarti. Menurutnya, banyaknya pihak yang berbicara tentang kemiskinan belum diikuti penyatuan langkah dalam satu model intervensi.
“Harus ada penjelasan yang kolaboratif. Libatkan NGO, universitas, dan semua unsur yang ada,” terangnya.
Perguruan tinggi, kata Ismail, dapat menyediakan kajian dan model kebijakan berbasis data. Sementara organisasi masyarakat sipil dapat membantu memastikan program pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab dalam memastikan kebijakan, anggaran dan program berjalan terarah. Ismail mengingatkan agar pembahasan kemiskinan tidak terus berulang setiap tahun tanpa menghasilkan perubahan di lapangan.
“Kalau tidak ada model, diskusi ini hanya akan berada di tatanan retorika seperti yang terjadi tahun kemarin,” sebutnya.
Ismail menilai perubahan yang selama ini disampaikan pemerintah masih terlalu kecil untuk menjawab akar persoalan kemiskinan di Papua Barat. Dia mendorong penyusunan langkah konkret yang menghubungkan potensi sumber daya alam dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, ukuran keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukan jumlah rapat yang digelar atau program yang diumumkan. Keberhasilan harus terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang keluar dari kemiskinan dan merasakan manfaat ekonomi daerah. (LP14/red)
