MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat masih menunggu dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai dasar pembahasan APBD 2027. DPRP mengingatkan waktu pembahasan semakin terbatas menjelang akhir tahun anggaran.
“Memang legislatif sudah menyurat secara resmi kepada Bapak Gubernur (Dominggus Mandacan) untuk segera menyampaikan sesuai jadwal dari Kemendagri. Namun, sampai saat ini belum pihak dewan masih menunggu,” ujar Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRP Papua Barat Hendra M Fatubun saat ditemui usai apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (9/11/2026).
Hendra mengatakan DPRP telah siap membahas KUA-PPAS setelah dokumen tersebut diterima. Namun, sejumlah agenda kedewanan ikut tertunda karena beberapa kegiatan baru mendapat alokasi anggaran melalui APBD Perubahan.
“Kegiatan-kegiatan DPR ini sedikit terlambat karena beberapa kegiatan besar baru dimasukkan dalam perubahan. Sementara kita ketahui, perubahan baru bisa kita akses Jumat kemarin,” jelasnya.
DPRP kini berupaya menuntaskan agenda yang tertunda sekaligus mengatur jadwal pembahasan KUA-PPAS. Hendra mengatakan penyesuaian diperlukan agar pembahasan anggaran tidak menumpuk pada penghujung tahun.
Salah satu agenda yang akan berlangsung ialah reses masa sidang III tahun 2026. Kegiatan tersebut baru terakomodasi dalam APBD Perubahan dan direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.
“Reses ketiga itu biasanya delapan hari. Karena waktu sudah mepet, kita coba atur waktunya supaya anggota bisa segera kembali dan langsung fokus pada pembahasan KUA-PPAS,” katanya.
Hendra mengatakan pembahasan KUA-PPAS menjadi agenda yang harus diselesaikan DPRP sebelum memasuki tahun anggaran berikutnya. Karena itu, DPRP akan mengatur agenda kedewanan agar pembahasan berjalan sesuai waktu yang tersedia.
Selain itu, DPRP juga menyiapkan agenda Panitia Kerja (Panja) dan Kelompok Kerja (Pokja) terkait rencana pemekaran daerah otonom baru (DOB). Kegiatan Panja DOB juga baru mendapat dukungan anggaran melalui APBD Perubahan.
“Dalam waktu dekat setelah reses, mungkin mereka akan bergerak untuk proses yang berkaitan dengan rencana pemekaran,” ucapnya. (LP14/red)
