MANOKWARI, linkpapua.com– Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons sikap pemerintah daerah di Tanah Papua yang terkesan diskriminatif terhadap Bawaslu. Kesan diskriminatif disuarakan Bawaslu setelah alokasi anggaran yang mereka ajukan belum juga ada kejelasan hingga sekarang.
Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie kepada wartawan, Kamis (9/11/2023) pagi mengatakan, pihaknya baru saja menghadiri Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam rakornas itu, Mendagri memberj penekanan agar pemerintah daerah memberi dukungan penganggaran kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan di 2024.
Dari pemaparannya, Mendagri menyampaikan bahwa komitmen itu dimulai sejak awal 2023 sebagaimana diperkuat beberapa surat edaran. Dan yang terakhir tanggal 2 November 2023 yang tentu isinya sama bahwa menegaskan adanya “political will” dari Pemda dan perintah regulasi wajib memberikan dukungan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan di daerah.
“Lalu saya menyampaikan secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri sebelum beliau naik ke dalam mobil.
Saya menyampaikan bahwa ada perlakuan yang sebenarnya tidak etik dan tidak adil pada penyelenggara khusus di Bawaslu bukan saja di provinsi tapi nampaknya terjadi di kabupaten di Papua Barat. Bahkan juga di Papua Barat Daya. Dimana Pemda cenderung memprioritaskan alokasi penganggaran APBD untuk Pilkada itu lebih kepada KPU daripada Bawaslu,” ujar Elias.
Menurut Elias, Mendagri menjanjikan akan menyikapinya. Mendagri akan turun ke daerah-daerah itu. Seperti Manokwari, Sorong dan Jayapura
“Itu penyampaian dari beliau,” bebernya. Bahwasanya Pemda prinsipnya silakan kalaupun memang ada hal-hal yang mengganjal dan sebagainya tapi jangan pernah bapak-ibu menutup mata bahwa kita-kita ini bukan anak-anak yang jadi penyelenggara. Bukan sekadar mencari pekerjaan. Tapi kami ini bagian dari organisasi dan aktivis yang selama ini juga menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik di pusaran-pusaran kekuasaan,” sambung Elias.
Maka dengan dasar itulah, dirinya memberanikan diri bahwa sudah saatnya memperbaiki hal-hal yang cenderung dilokalisir seolah-olah pemerintah pusat punya kehendak yang sama.
“Ternyata pemerintah pusat justru sebenarnya lebih punya niat yang jauh lebih baik daripada pemerintah di daerah. Tapi kadang-kadang kita saja yang melokalisir persoalan, yang kemudian seperti itulah,” akuinya.
Bahkan, menurut Elias, sebagian aktivis di ibukota mereka mengaku prihatin terhadap kondisi yang dialami Bawaslu Papua Barat. Terutama terkait dengan pengajuan yang sudah dilakukan dari April 2023 tapi sama sekali tidak pernah dibahas atau tidak pernah dipertemukan dengan Pemda.
“Bahkan dipanggil sekalipun juga tidak pernah sama sekali.
Mereka juga menyayangkan dinamika semacam ini yang seharusnya tidak perlu terjadi karena sosok figur yang memimpin lembaga ini kan bukan ujuk-ujuk tiba-tiba datang dari mana tapikan datang dari aktivis,” ujarnya.
Makanya Mendagri menjanjikan akan segera menyelesaikan dan berencana mendatangi Manokwari, Sorong dan Jayapura.
“Kurang lebih saya bicara dengan beliau sekitar 30 menit, dan semua hal saya sudah sampaikan,” pungkasnya. (*/red)
