MANOKWARI, Linkpapua.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Papua Barat Tahun 2027 guna menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, mengatakan konsultasi publik tersebut merupakan bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, responsif, dan inklusif.

“Tujuan kegiatan ini adalah menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan terhadap rancangan awal RKPD Papua Barat Tahun 2027 guna memperkuat proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, responsif, dan inklusif,” kata Charlie dalam laporannya di Hotel Vitta Niu Senin,(9/3/2026)

Menurutnya, forum tersebut juga bertujuan membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di Papua Barat.
Ia menjelaskan, melalui konsultasi publik ini diharapkan akan dihasilkan sejumlah dokumen penting, di antaranya penyempurnaan rancangan awal menjadi rancangan RKPD Papua Barat Tahun 2027, berita acara konsultasi publik, serta kesepakatan hasil konsultasi publik.

Charlie menambahkan, tema yang diusung dalam penyusunan RKPD Papua Barat Tahun 2027 adalah “Akselerasi dan Pemerataan Akses Layanan Dasar Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Hilirisasi Program dalam Koridor Otonomi Khusus.”

Tema tersebut, kata dia, mencerminkan arah kebijakan pembangunan Papua Barat yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat adat, serta penguatan ekonomi lokal melalui hilirisasi program pembangunan.

Konsultasi publik tersebut diikuti oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain anggota DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), pimpinan perguruan tinggi, pimpinan instansi vertikal, organisasi perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, perbankan, BUMD, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Melalui forum tersebut diharapkan berbagai masukan konstruktif dari peserta dapat memperkaya dan menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Papua Barat Tahun 2027 agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(LP14/Red)