MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000. Ketua Dewan Pengupahan Papua Barat Derek Ampnir mengungkapkan sejumlah pertimbangan penetapan kenaikan tersebut, sekaligus strategi pengawasan agar perusahaan mematuhi ketentuan upah minimum.
“Memang dalam dinamika pembahasan ada beberapa usulan, mulai dari alfa 0,5 sampai 1. Tetapi, setelah kita berdiskusi bersama, rata-rata mengarah pada alfa 0,5 karena dinilai masih layak bagi pengusaha, pekerja, dan juga memberikan dampak bagi pemerintah,” ujar Derek saat ditemui wartawan seusai rapat pleno Dewan Pengupahan di Swiss-Belhotel, Manokwari, Jumat (20/11/2026).
Derek menjelaskan pembahasan kenaikan UMP melibatkan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, Badan Pusat Statistik (BPS), dan akademisi. Penetapan upah tidak hanya memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kondisi ketenagakerjaan serta kajian kebutuhan hidup layak.
Sebelum sidang pleno, Dewan Pengupahan melakukan survei ke sejumlah perusahaan untuk memetakan kondisi pekerja dan kemampuan pengusaha. Tahapan tersebut dilanjutkan dengan simulasi penghitungan upah minimum pada 19 November 2026.
Dalam pembahasan, Dewan Pengupahan mengkaji sejumlah alternatif penghitungan dengan indeks alfa 0,5 hingga 1. Setelah mempertimbangkan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah, pembahasan akhirnya mengarah pada penggunaan alfa 0,5.
Derek mengatakan Dewan Pengupahan juga merekomendasikan penguatan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Papua Barat 2027. Sektor pertambangan dan penggalian tetap menjadi prioritas, sedangkan sektor konstruksi mulai dimasukkan sebagai sektor unggulan baru.
“Super prioritas kita tetap pada sektor penggalian dan pertambangan. Namun, sektor konstruksi juga kita masukkan sebagai sektor unggulan baru untuk penerapan upah sektoral tahun 2027,” katanya.
Penambahan sektor konstruksi dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan karakteristik dan perkembangan kegiatan ekonomi di Papua Barat. Rekomendasi sektoral tersebut juga mencakup sejumlah bidang usaha yang memiliki klasifikasi upah minimum tersendiri.
Derek menyebut sidang pleno berlangsung tertib dengan mengedepankan musyawarah. Perwakilan pekerja dan pengusaha diberi kesempatan menyampaikan pandangan, sementara pembahasan didukung kajian dari pakar Universitas Papua (Unipa), BPS, dan pemerintah daerah.
Dia menegaskan penetapan besaran upah harus diikuti pengawasan terhadap perusahaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) diminta meningkatkan pengawasan serta menyosialisasikan ketentuan upah kepada pengusaha sebelum mulai berlaku pada Januari 2027.
“Kita akan tingkatkan pengawasan dari dinas dan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha. Kita juga akan berkoordinasi dengan Apindo, termasuk melalui pertemuan secara daring, supaya sebelum Januari semua pihak sudah memahami ketentuan yang ditetapkan,” tuturnya.
Derek juga menyoroti keterbatasan wilayah pengukuran inflasi di Papua Barat. Saat ini, Manokwari masih menjadi kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang digunakan sebagai salah satu rujukan pengukuran inflasi.
Dia berharap BPS dapat mendukung pengukuran inflasi di kabupaten lain di Papua Barat. Dengan begitu, kebijakan pengupahan diharapkan lebih mencerminkan kondisi ekonomi masing-masing daerah.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengupahan Papua Barat Eduard Toansiba mengatakan hasil sidang pleno akan dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pada Senin (23/11/2026) untuk proses penetapan. Rekomendasi tersebut belum berlaku sebelum ditetapkan dan ditandatangani gubernur.

“Setelah kita berkoordinasi dengan Bapak Gubernur dan beliau menetapkan serta menandatangani keputusan tersebut, barulah hasilnya akan disampaikan secara resmi kepada publik,” ucap Eduard.
Eduard menegaskan pemerintah masih harus memastikan perusahaan menjalankan ketentuan UMP dan UMSP setelah penetapan. Pengawasan terutama diperlukan pada perusahaan sektor migas, pertambangan, industri pengolahan, perkebunan, dan konstruksi yang masuk dalam klasifikasi upah sektoral.
“Jangan sampai kenaikan UMP sebesar 7,19 persen hanya menjadi angka administratif, sementara pekerja di lapangan tetap menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan hidup dan lemahnya kepatuhan perusahaan terhadap standar upah minimum,” terangnya. (LP14/red)
