BPS Papua Barat Target Pendataan 41.430 Usaha pada Sensus Ekonomi 2026

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat menargetkan pendataan terhadap 41.430 unit usaha pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Sensus ini menyasar seluruh pelaku usaha besar, menengah, hingga skala kecil yang tersebar di wilayah Papua Barat.

“Target pendataan sebanyak 41.430 usaha yang terdiri dari usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil. Jumlah ini masih bisa bertambah karena mungkin ada usaha yang belum terdata pada tahun sebelumnya,” ujar Kepala BPS Papua Barat Merry kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (15/6/2026).

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Dorong Peningkatan Sektor UMKM untuk Penguatan Fiskal daerah

Sensus kali ini dirancang untuk menghasilkan data terkini mengenai berbagai sektor ekonomi, karakteristik usaha, perkembangan ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan. Selain unit usaha, petugas di lapangan juga mengumpulkan data dari seluruh rumah tangga guna memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil.

Merry menjamin seluruh kerahasiaan data yang diserahkan oleh masyarakat dilindungi penuh oleh undang-undang yang berlaku. Warga diimbau untuk menerima kedatangan petugas serta memberikan jawaban yang jujur mengenai kondisi usahanya.

Baca juga:  Ekonomi Papua Barat-Papua Barat Daya Kompak Tumbuh di Triwulan I 2025

“Data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak perlu khawatir,” tuturnya.

Selain itu, BPS meluruskan anggapan keliru di masyarakat yang kerap mengaitkan pengisian kuesioner sensus dengan syarat menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah. Pihaknya menegaskan bahwa output dari agenda nasional ini murni berupa basis data untuk merancang program pemberdayaan UMKM.

“Kalau memang kondisi masyarakat tidak mampu, sampaikan apa adanya. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun program yang tepat sasaran,” ucapnya.

Baca juga:  Ekspor Papua Barat Turun 6,66 Persen Oktober 2023, Tiongkok Tetap Tujuan Utama

BPS juga akan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi adanya penolakan warga di wilayah pelosok. Petugas dipastikan tetap turun langsung ke rumah-rumah menggunakan kuesioner meskipun harus mengakses area geografis yang sulit.

“Jika masyarakat menolak didata, tentu data mereka tidak akan masuk dalam basis informasi yang digunakan pemerintah. Karena itu, kami berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam sensus ini,” pungkasnya. (LP14/red)

Latest articles

2 Provinsi Dipastikan Absen di Pesparawi Nasional XIV Manokwari

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mengonfirmasi dua provinsi dipastikan batal mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV di...

More like this

2 Provinsi Dipastikan Absen di Pesparawi Nasional XIV Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mengonfirmasi dua provinsi dipastikan...

Wagub Papua Barat Pimpin Konvoi Sambut Pesparawi, Serukan Jadi Tuan Rumah Ramah

MANOKWARI, LinkPapua.id - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani memimpin konvoi untuk menyambut...

Gubernur Papua Barat Tinjau Kesiapan RTP Borarsi Jelang Pembukaan Pesparawi Nasional XIV

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meninjau kesiapan Ruang Terbuka Publik (RTP)...