BPS Papua Barat Target Pendataan 41.430 Usaha pada Sensus Ekonomi 2026

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat menargetkan pendataan terhadap 41.430 unit usaha pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Sensus ini menyasar seluruh pelaku usaha besar, menengah, hingga skala kecil yang tersebar di wilayah Papua Barat.

“Target pendataan sebanyak 41.430 usaha yang terdiri dari usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil. Jumlah ini masih bisa bertambah karena mungkin ada usaha yang belum terdata pada tahun sebelumnya,” ujar Kepala BPS Papua Barat Merry kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (15/6/2026).

Baca juga:  BPS Papua Barat Gelar Workshop Wartawan Tingkatkan Literasi Statistik

Sensus kali ini dirancang untuk menghasilkan data terkini mengenai berbagai sektor ekonomi, karakteristik usaha, perkembangan ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan. Selain unit usaha, petugas di lapangan juga mengumpulkan data dari seluruh rumah tangga guna memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil.

Merry menjamin seluruh kerahasiaan data yang diserahkan oleh masyarakat dilindungi penuh oleh undang-undang yang berlaku. Warga diimbau untuk menerima kedatangan petugas serta memberikan jawaban yang jujur mengenai kondisi usahanya.

Baca juga:  Ekspor Papua Barat Naik 1,19 Persen September 2023

“Data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak perlu khawatir,” tuturnya.

Selain itu, BPS meluruskan anggapan keliru di masyarakat yang kerap mengaitkan pengisian kuesioner sensus dengan syarat menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah. Pihaknya menegaskan bahwa output dari agenda nasional ini murni berupa basis data untuk merancang program pemberdayaan UMKM.

“Kalau memang kondisi masyarakat tidak mampu, sampaikan apa adanya. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun program yang tepat sasaran,” ucapnya.

Baca juga:  Ekonomi Papua Barat-Papua Barat Daya Kompak Tumbuh di Triwulan I 2025

BPS juga akan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi adanya penolakan warga di wilayah pelosok. Petugas dipastikan tetap turun langsung ke rumah-rumah menggunakan kuesioner meskipun harus mengakses area geografis yang sulit.

“Jika masyarakat menolak didata, tentu data mereka tidak akan masuk dalam basis informasi yang digunakan pemerintah. Karena itu, kami berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam sensus ini,” pungkasnya. (LP14/red)

Latest articles

Kapolri Larang Personel Pakai Vape, Berlaku di Mana pun!

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melarang seluruh personel Polri menggunakan rokok elektrik atau vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar...

More like this

Otto Parorongan Apresiasi Videotron Diskominfoperstatik Papua Barat, Sosialisasi Program Lebih Efisien

 MANOKWARI, LinkPapua.id – Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Otto Parorongan mengapresiasi penggunaan videotron...

Amin Ngabalin Dorong Sekolah Sepanjang Hari Masuk Perda Papua Barat Cerdas

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua Fraksi Golkar sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP...

DBH Migas Papua Barat Dipangkas Rp2,5 Triliun, KNPI Dorong Langkah Legislasi

MANOKWARI, LinkPapua.id – KNPI mendorong perjuangan melalui jalur legislasi menyusul pemangkasan Dana Bagi Hasil...