BPS Papua Barat Target Pendataan 41.430 Usaha pada Sensus Ekonomi 2026

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat menargetkan pendataan terhadap 41.430 unit usaha pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Sensus ini menyasar seluruh pelaku usaha besar, menengah, hingga skala kecil yang tersebar di wilayah Papua Barat.

“Target pendataan sebanyak 41.430 usaha yang terdiri dari usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil. Jumlah ini masih bisa bertambah karena mungkin ada usaha yang belum terdata pada tahun sebelumnya,” ujar Kepala BPS Papua Barat Merry kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (15/6/2026).

Baca juga:  OJK dan BPS Latih Petugas Jelang SNLIK Papua Barat 2026

Sensus kali ini dirancang untuk menghasilkan data terkini mengenai berbagai sektor ekonomi, karakteristik usaha, perkembangan ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan. Selain unit usaha, petugas di lapangan juga mengumpulkan data dari seluruh rumah tangga guna memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil.

Merry menjamin seluruh kerahasiaan data yang diserahkan oleh masyarakat dilindungi penuh oleh undang-undang yang berlaku. Warga diimbau untuk menerima kedatangan petugas serta memberikan jawaban yang jujur mengenai kondisi usahanya.

Baca juga:  BPS Papua Barat Akan Rekrut 2.000 Tenaga Pendata Regsosek

“Data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak perlu khawatir,” tuturnya.

Selain itu, BPS meluruskan anggapan keliru di masyarakat yang kerap mengaitkan pengisian kuesioner sensus dengan syarat menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah. Pihaknya menegaskan bahwa output dari agenda nasional ini murni berupa basis data untuk merancang program pemberdayaan UMKM.

“Kalau memang kondisi masyarakat tidak mampu, sampaikan apa adanya. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun program yang tepat sasaran,” ucapnya.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Dorong Penggunaan e-Purchasing lewat Katalog Elektronik Lokal

BPS juga akan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi adanya penolakan warga di wilayah pelosok. Petugas dipastikan tetap turun langsung ke rumah-rumah menggunakan kuesioner meskipun harus mengakses area geografis yang sulit.

“Jika masyarakat menolak didata, tentu data mereka tidak akan masuk dalam basis informasi yang digunakan pemerintah. Karena itu, kami berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam sensus ini,” pungkasnya. (LP14/red)

Latest articles

Istilah LGBT Dinilai Eufemisme, MUI Usulkan Akronim LGSP

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan perubahan istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menjadi LGSP. Akronim itu merupakan singkatan dari Lesbi,...

More like this

Resmi Pimpin JMSI Papua Barat, Valentino Wanma Komitmen Bangun Media Siber Sehat dan Profesional

MANOKWARI- LinkPapua.id – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, resmi melantik...

Pemprov Papua Barat Ajak JMSI Perkuat Kolaborasi Bangun Daerah dan Tangkal Hoaks

MANOKWARI, LinkPapua.id– Pemerintah Provinsi Papua Barat mengajak Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua Barat...

BNI-Pemprov Papua Barat Perkuat Kolaborasi Dukung Penyaluran KUR hingga Program Perumahan

MANOKWARI, LinkPapua.id – BNI memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat untuk mendukung...