MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, memprioritaskan program pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar secara cuma-cuma.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Manokwari, Hermus Indou, usai membagikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026 di Kantor Bupati Manokwari, Selasa (14/4/2026). Kegiatan dihadiri seluruh jajaran perangkat daerah.

“Salah satu janji politik kita adalah pendidikan dan kesehatan gratis yang harus terealisasi tahun ini. Tahun lalu belum terealisasi karena masih dalam penataan,” ujar Hermus.

Hermus menyebut program ini sebagai warisan atau legacy yang diberikan kepada warga melalui APBD. Dia menekankan bahwa realisasi janji jauh lebih penting untuk meyakinkan masyarakat.

“Biarlah setiap tahun ada legacy dari APBD Manokwari yang merupakan janji politik ke masyarakat. Bukti jauh lebih meyakinkan,” tegasnya.

Pemerintah daerah mengakui adanya sorotan publik terkait keterlambatan eksekusi program ini pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, seluruh jajaran diminta serius dalam menuntaskan target capaian di tahun berjalan.

Bupati juga mewanti-wanti para kepala sekolah agar tidak melakukan praktik pungutan liar atau menahan ijazah siswa. Ia menegaskan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

“Jaga citra pemda. Tidak boleh ada pungli di sekolah. Ayo kita semua awasi. Jika ada pungli, kepala sekolah akan diganti, apalagi yang menahan ijazah siswa karena itu dokumen negara,” ucap Hermus.

Dukungan anggaran telah disiapkan secara matang untuk menopang kebutuhan biaya SPP hingga seragam sekolah. Selain itu, alokasi dana tersebut dipastikan cukup untuk mengakomodasi pembayaran gaji guru honorer di Manokwari.

“Kita sudah jamin SPP, seragam sekolah dan juga gaji guru honor. Uang kita cukup,” katanya. (LP3/red)