Cegah Politik Uang, Satgas Bentukan Polda Papua Barat Awasi Ketat TPS

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com- Untuk mencegah terjadinya politik uang jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari, Polda Papua Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Ongky Isgunawan,S.I.K., menjelaskan bahwa Satgas ini terdiri dari Dit Reskrimsus, Dit Reskrimum, Gakkummdu Propinsi, Kasat Reskrim jajaran dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Papua Barat serta Papua Barat Daya.

 

“Ini sangat penting untuk memastikan berjalannya proses Pemilu dengan baik. Kami ingin menjadikan segala sesuatu lebih terang dan tidak ada ruang untuk kebohongan di antara kita,” ujarnya, Selasa (13/02/2024).

Baca juga:  Gubernur Papua Barat Cek Proyek Pabrik Pakan Ternak di Masni, Mulai Beroperasi 2027

 

Satuan Tugas Anti Politik Uang akan fokus pada menjaga integritas Pemilu dan mencegah terjadinya praktik politik uang.

Kabid Humas menyebut akan ada banyak komponen yang dilibatkan, tidak terkecuali lembaga penyelenggara Pemilu.

“Satgas dibentuk dalam rangka menciptakan pemilu yang tertib, bermartabat, dengan jujur dan adil seperti yang dicita-citakan undang-undang,” ujar Kabid Humas.

Baca juga:  Polresta Manokwari Akui Terkendala Ungkap Pelaku Tabrak Lari Marvel Rumbin

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas ini akan lebih fokus pada upaya preventif. Upaya pencegahan akan menjadi fokus utama, dan langkah-langkah penegakan hukum akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku. Salah satu langkah preventif yang diambil adalah menempatkan anggota Satgas di wilayah-wilayah yang terindikasi sebagai tempat terjadinya politik uang.

“Kami tempatkan anggota satgas di TPS-TPS untuk mengawasi, memonitor serta melakukan penindakan dan penegakkan hukum secara berjenjang apabila kami temukan indikasi terjadinya politik uang”,tambahnya.

Baca juga:  Sambut HPN, PWI Gandeng Polres Manokwari Gelar Vaksinasi Massal

Polri juga mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari tindakan-tindakan yang dilarang selama penyelenggaraan Pemilu, termasuk praktik politik uang. Dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan praktik politik uang dapat ditekan dan Pemilu dapat berlangsung dengan lebih adil dan transparan bagi seluruh rakyat Indonesia.(LP3/Red)

Latest articles

Ketua Parjal Jelang Peringatan 1 Juli: Warga Jangan Mudah Terprovokasi Isu...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua Parlemen Jalanan (Parjal) Kabupaten Manokwari Ruben Bonay mengajak masyarakat tidak mudah terprovokasi isu negatif menjelang peringatan 1 Juli di Papua...

More like this

Ketua Parjal Jelang Peringatan 1 Juli: Warga Jangan Mudah Terprovokasi Isu Negatif 

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua Parlemen Jalanan (Parjal) Kabupaten Manokwari Ruben Bonay mengajak masyarakat tidak...

Pidar Papua Barat Serukan Warga Jaga Kondusivitas Jelang Peringatan 1 Juli

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua Pilar Pemuda Rakyat (Pidar) Papua Barat Jackson Kapisa mengajak masyarakat...

OJK Edukasi 219 Ribu Warga Papua Barat dan PBD, Perkuat Literasi Keuangan-Pelindungan Konsumen

MANOKWARI, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD)...