Dewan Adat Papua Tolak Polri Gabung TNI-Kemendagri: Jangan Kembali ke Orde Baru

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com– Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay, Zakarias Horota mengatakan, wacana penggabungan Polri ke TNI atau di bawah Kemendagri merupakan kemunduran dalam bernegara. Polri dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di Papua Barat.

“Bagi saya menggabungkan Polri dengan TNI ataupun ke Kementerian Dalam Negeri merupakan kemunduran bernegara,” kata Horota, Jumat (6/12/2024).

Menurut Horota, Polri telah menunjukkan peran strategisnya di era reformasi. Polri saat ini semakin mandiri dan menuju pada paradigma yang lebih baik.

“Sebagai contoh konkret bahwa terselenggaranya Pilkada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang berlangsung aman dan damai hingga saat ini merupakan andil besar Polri di daerah. Dan tidak ada masalah yang kita dengar atau kita lihat,” ujarnya.

Baca juga:  Tokoh dan Ulama Argosigemerai Doakan Yo Join Terpilih di Pilkada Bintuni

Horota menilai, dalam perjalanan menuju institusi yang lebih baik, Polri menghadapi banyak tantangan. Salah satunya tantangan internal. Di mana masih ada segelintir oknun personel yang merusak nama baik Polri.

“Tetapi itu bukan alasan untuk menggabungkan kembali Polri di bawah TNI atau Kemendagri. Setiap institusi yang besar memang ada saja setiap personil dan atau anggotanya melakukan kesalahan seperti mengabaikan pelayanan dan pengaduan, melakukan tindakan di luar batas serta hal lain yang menyebabkan citra negatif,” jelas Horota.

Baca juga:  Hermus Lantik TP-PKK dan pengurus Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Manokwari periode 2025-2030

Bagi Horota, TNI dan Polri merupakan dua institusi yang berbeda. Saat ini tugas-tugas keduanya juga jelas berbeda.

Sehingga wacana mengembalikan Polri ke TNI kurang tepat. Kata Horota, penggabungan itu justru akan melahirkan dualisme komando.

“Karena akan ada dua omando dalam sistem. Ini berbahaya. Sehingga tidak perlu kita kembali lagi ke konsep Orde Baru,” kata Horota.

Disisi lain Horota meminta Pimpinan Polri di Jakarta agar memberikan tanggung jawab kepada putra-putri Papua terbaik yang ada di Polri untuk memimpin Polda terutama di enam provinsi di Tanah Papua.

Baca juga:  Tutup Bimtek E-Purchasing, Staf Ahli Gubernur PB: Mau Tak Ada Masalah, Lelang Sesuai Aturan

“Dengan adanya 6 provinsi baru, (Papua Barat daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan) Pimpinan Polri memperhatikan putra-putri terbaik Papua yang ada di Polri terutama yang memiliki kepangkatan dan golongan yang memadai agar dipercaya memimpin Polda-polda di 6 provinsi di Tanah Papua,” pintanya.

Kemudian dia berharap rekrutmen Calon Anggota Polri besar-besaran dilakukan dengan memprioritaskan Anak-anak Papua baik dalam rekrutmen Bintara, Tamtama maupun Perwira.(LP2/Red)

Latest articles

Bupati Ungkap Paradoks Migas di Teluk Bintuni, Desak Realisasi PI 10...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengungkap paradoks sektor migas yang menjadi motor utama perekonomian daerah, tetapi belum sepenuhnya memperkuat fiskal dan...

More like this

Lewat Duta Muda EduTour, BPJS Kesehatan Perkuat Literasi JKN di Kalangan Pelajar

MANOKWARI, LinkPapua.id – BPJS Kesehatan Cabang Manokwari memperkuat literasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)...

PI 10 Persen Tak Kunjung Cair, Gubernur Papua Barat Desak Pemerintah Pusat Percepat Hak Migas Daerah

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mendesak pemerintah pusat mempercepat realisasi participating...

Waktu Makin Sempit, Wagub Papua Barat Minta OPD Gercep Tindak Lanjuti Perubahan APBD

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani meminta organisasi perangkat daerah...