MANOKWARI, Linkpapua.com – Fraksi-fraksi di DPR Papua Barat akhirnya menerima dengan bulat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Papua Barat untuk tahun anggaran 2021. Keputusan DPR diikuti dengan dikeluarkannya tujuh poin rekomendasi.

Persetujuan atas LKPJ Gubernur diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung, Kamis (28/4/2022). Seluruh fraksi turut memberi catatan.

Tujuh rekomendasi DPR dibacakan Ketua Panja LKPj Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2021 Dominggus Urbon. Dalam rekomendasi itu tertuang beberapa hal. Termasuk koreksi terhadap pembangunan infrastruktur, perekonomian hingga perbaikan taraf hidup masyarakat.

“Catatan ini demi meningkatkan tata kelola pemerintahan di Papua Barat. Maka gabungan fraksi-fraksi dapat menyetujui LKPj Gubernur Papua Barat tahun 2021,” tuturnya.

7 rekomendasi yang dikeluarkan di antaranya pertama, yakni pemerintah perlu mengupayakan peningkatan industri pariwisata dan infrastruktur untuk membuka peluang destinasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Kedua, pembiayaan infrastruktur dalam rangka konektivitas antarwilayah dan antarmoda harus diikuti dengan memberikan pertumbuhan yang signifikan dan berkelanjutan yang tertunjang penguatan ekonomi yang berbasis SDA dan potensi daerah. Ketiga, berkaitan dengan penanganan Covid-19.

“DPR Papua Barat menegaskan bahwa melalui tim kerja satgas covid-19 harus lebih transparan soal penggunaan anggaran, target kerja dan target hasil sasaran,” terang Urbon.

Keempat, DPR Papua Barat minta penyelesaian lahan hak masyarakat.

“Pemerintah perlu memperhatikan penyelesaian pembayaran hak-hak masyarakat adat atas penggunaan lahan yang akan dipergunakan untuk kantor DPR Papua Barat, kantor-kantor pemerintahan serta aset lainnya,” paparnya.

Kelima, DPR Papua Barat menyoroti penyediaan anggaran untuk tambahan unsur pimpinan DPR Papua Barat dari unsur pengangkatan. Keenam, DPR Papua Barat menyoroti soal penyelesaian tapal batas antara Papua Barat dan Maluku Utara yang belum tuntas.

Sementara rekomendasi ketujuh, DPR Papua Barat menyoroti pemekaran DOB Papua Barat Daya. Pemekaran provinsi Papua Barat Daya harus tetap dilaksanakan untuk mewujudkan percepatan pembangunan.

Sementara, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan sejumlah catatan dari DPR Papua Barat pastinya sudah melalui kajian dan merupakan kontribusi untuk peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran APBD.

“Rekomendasi tersebut mencerminkan perhatian yang tinggi terhadap kinerja kami baik kaitan dengan keberhasilan maupun kekurangan,” ujar gubernur.

Menurut dia, apabila ada keberhasilan maka kata dia hal tersebut merupakan keberhasilan bersama. Namun jika ada kekurangan maka akan menjadi catatan dalam penyelenggaraan pemerintah.(LP9/Red)