MANOKWARI, LinkPapua.com – KPU Papua Barat menyampaikan empat kabupaten hingga saat ini belum membahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada 2024. Kabupaten Manokwari menjadi daerah pertama yang menandatangani NPHD.

“Berdasarkan Informasi masih ada empat daerah yang belum membahas NPHD untuk pilkada. Kita harapkan ini disegerakan sesuai instruksi Mendagri,” ujar Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya, Senin (30/10/2023).

Paskalis menjelaskan, yang sudah melakukan pembahasan hingga penandatanganan NPHD, yaitu Manokwari, sedangkan Pegunungan Arfak sedianya Senin (30/10/2023).

“Empat kabupaten yang belum pembahasan, yakni Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Kaimana. Sebagaimana informasi yang diterima belum dilakukan pembahasan atau mengerucut kepada kesepakatan,” jelasnya

Untuk Fakfak, kata Paskalis, sudah sampai pada kesepakatan. Tinggal pengalokasian 40 persen untuk 2023. “Seperti apa, itu yang kami masih menunggu,” bebernya.

Paskalis berharap dukungan dari Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mendorong keempat kabupaten untuk segera mencapai kesepakatan. Sebab, berdasarkan instruksi anggaran NPHD tahap pertama harus dicairkan pada November 2023.

Mendagri dalam surat edaran Nomor: 900.1.9.1/435/SJ telah menginstruksikan kepada tiap pemerintah daerah tingkat provinsi serta kabupaten dan kota untuk mendukung pelaksanaan pilkada dengan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD masing-masing.

Anggaran dalam bentuk hibah ini akan dituangkan dalam NPHD dibagi dalam dua kali APBD, yakni 2023 dan 2024.

Mendagri, Tito Karnavian, dalam surat edarannya telah menegaskan bahwa penandatanganan NPHD dan pencairan 40 persen dilaksanakan pada november 2023, sedangkan 60 persen akan dilaksanakan pada Desember 2023. (LP2/Red)