MANOKWARI, linkpapua.com- Ketua Forum Honorer Provinsi Papua Barat Yance Rumbiak mendukung langkah Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw melakukan upaya bersih-bersih di lingkup Pemerintahan Papua Barat dari segala tindakan koruptif. Yan menilai, Waterpauw sejauh ini telah membuka ruang bagi BPK untuk melakukan audit keuangan daerah.

Yan mengatakan, selama beberapa bulan ini tim dari BPK RI perwakilan Papua Barat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus bekerja melakukan audit di Pemprov Papua Barat. Langkah ini sangat tepat karena menjadi upaya protektif dalam menggali berbagai kemungkinan tindakan penyalahgunaan

“Ini sebuah langkah yang baru terjadi di Pemprov Papua Barat yang dilakukan oleh Bapak Penjabat Gubernur Papua Barat, kami sangat mendukung untuk melakukan upaya bersih-bersih serta pencegahan tindak pidana korupsi di birokrasi pemerintahan saat ini,” kata Yance Rumbiak.

Sebagai orang yang lama mengabdi dengan status tenaga honorer di Provinsi Papua Barat, Yan menilai banyak hal terutama di setiap OPD yang dianggap perlu ditata dan dibenahi. Baik dari sisi manejemen, sumber daya manusia bahkan masalah keuangan.

“Kalau ditemukan indikasi tindak pidana korupsi saya kira bukan hanya saya tetapi seluruh masyarakat Papua Barat akan setuju jika hal itu didorong ke ranah penegakan hukum,” tuturnya.

Menurut Yan, pengelolaan birokrasi dan manejemen keuangan yang tidak benar akan berdampak pada proses pelayanan kepada Masyarakat.

“Tujuan dari pada pembentukan provinsi ini kan mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, tetapi kalau masih ada tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok maka pelayanan bagi masyarakat akan terabaikan, sehingga mendukung langkah bapak Paulus Waterpauw merupakan hal yang paling tepat,” ujarnya.

Waterpauw Bertemu BPKP

Penjabat Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw bertemu pihak BPKP Papua Barat dalam rangka membicarakan berbagai permasalahan sentral. Tak hanya masalah keuangan, tetapi juga target stunting.

“Kita membicarakan berbagai hal terkait dengan hasil temuan mereka salah satunya misalkan seperti isu penanganan stunting. Ada penilaian dari pusat bahwa penanganan kita di sini masih nol koma nol dan saat ini kita di Papua Barat terjadi peningkatan,” kata Paulus Waterpauw, Senin (6/3/2023) kemarin.

Dia menyebut bahwa khusus masalah stunting di Papua Barat, jika ditangani secara serius di lima tahun yang lalu, saat ini bisa teratasi dalam waktu satu atau dua bulan. (LP2/red)