MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya DPRP Papua Barat mendesak Pemprov Papua Barat menghadirkan solusi konkret atas persoalan akses transportasi menuju dan dari Kabupaten Fakfak. Fraksi menilai persoalan konektivitas udara dan laut tidak cukup hanya dijawab dengan perhatian pemerintah.
“Transportasi merupakan urat nadi perekonomian yang sangat urgen. Karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap persoalan transportasi di Papua Barat,” ujar Sekretaris Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya Ye Salim Al Hamid dalam rapat paripurna DPRP Papua Barat dengan agenda pandangan umum fraksi tentang APBD perubahan 2026 di Aston Niu Hotel, Manokwari, Rabu (30/9/2026).
Ye Salim mendesak Pemprov Papua Barat menghadirkan solusi terhadap persoalan transportasi, khususnya konektivitas udara dan laut menuju Fakfak. Menurutnya, transportasi berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Dia secara khusus menyoroti akses penerbangan dari dan menuju Fakfak. Menurut Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya, belum tersedia penerbangan langsung yang memadai sehingga masyarakat harus menempuh perjalanan dengan pola konektivitas yang dinilai tidak efisien dari sisi waktu maupun biaya.
Persoalan serupa terjadi pada transportasi laut yang menjadi akses keluar-masuk Fakfak. Kendala pada jalur tersebut dinilai turut memengaruhi mobilitas orang maupun distribusi barang.
Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya menilai persoalan transportasi Fakfak merupakan masalah yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Karena itu, perubahan APBD 2026 dinilai perlu diarahkan untuk menghadirkan kebijakan yang lebih konkret.
“Ini bukan hanya soal mendapat perhatian. Harus ada solusi konkret,” tegas Ye Salim.
Ye Salim meminta pemerintah memperhitungkan kebutuhan anggaran sekaligus efektivitas waktu perjalanan dalam menyusun kebijakan transportasi. Menurutnya, anggaran sektor transportasi harus menghasilkan konektivitas yang dapat digunakan masyarakat secara efektif.
Sorotan tersebut menjadi catatan Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya terhadap arah belanja dalam perubahan APBD 2026. Fraksi meminta anggaran daerah diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi.
Ye Salim mengingatkan penyusunan perubahan APBD harus berpegang pada prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Kebijakan anggaran juga diminta memperhatikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat.
Dalam konteks Fakfak, prinsip tersebut diminta diterjemahkan dalam kebijakan transportasi yang mampu menjawab persoalan konektivitas secara nyata. Pemerintah juga diminta memastikan dukungan anggaran untuk memperbaiki akses transportasi udara maupun laut.
Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya berharap pemerintah tidak lagi melihat persoalan transportasi Fakfak sebagai masalah yang cukup dicatat dalam daftar prioritas. Pemerintah diminta menyusun langkah konkret agar akses transportasi udara dan laut menjadi lebih efektif.
Bagi fraksi, konektivitas tidak hanya berkaitan dengan perjalanan masyarakat. Akses transportasi juga berkaitan dengan pelayanan publik, distribusi barang, aktivitas ekonomi, dan peningkatan penerimaan daerah.
“Pemerintah provinsi harus memberikan perhatian khusus, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana perhatian itu diwujudkan menjadi solusi konkret,”ucapnya. (LP14/red)
