TELUK BINTUNI,LinkPapua.Id– Pemkab Teluk Bintuni akan melakukan langkah-langkah konkret untuk menertibkan aset berupa kendaraan dinas (randis) yang masih dikuasai oleh mantan pejabat. Pemkab akan menggandeng kejaksaan.
Hal ini ditegaskan Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Teluk Bintuni, Laras Nuryani saat melaunching proyek perubahan bertajuk ‘Tuntaskan Aset Bangun Sistem Akuntabilitas’ di Kantor BPKAD, Distrik Menimeri Sp3, Senin (11/8/2025). Proyek perubahan yang ini merupakan salah satu syarat dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IX.
Isi dari inovasi proyek perubahan ini adalah, bagaimana menertibkan aset daerah yang bermasalah melalui sistem yang akuntabel. Sebagai mentor dalam mengikuti PKN Tingkat II ini, Laras Nuryani mendapatkan bimbingan dari Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati selaku mentor kami dalam mengikuti PKN Tingkat II Angkatan IX, dan juga terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni,” kata Laras Nuryani.
Sementara aset yang dimaksud adalah kendaraan dinas yang masih dikuasai pejabat yang sudah pensiun. Untuk menarik kembali aset yang sementara direkap sebanyak 78 unit, Laras Nuryani mengaku kesulitan.
Dalam melaksanakan proyek perubahan ini, Laras Nuryani berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni untuk menarik aset kendaraan milik Pemda yang masih dikuasai oleh mantan pejabat yang sudah tidak lagi berhak.
“Berkat bantuan dari kejaksaan, kita sudah berhasil mencapai progres untuk menarik kendaraan roda empat sebanyak 20 unit, yang 1 unit kami belum bisa menarik karena masih ada dalam penguasaan pimpinan yang mana Bapak Irai Suartika belum mencapai pada tanggal pensiun,” kata Laras Nuryani.
Kemudian untuk kendaraan roda dua, kata Laras Nuryani, sudah berhasil ditarik sebanyak 20 unit, dan masih tersisa 37 unit lagi yang menjadi PR.
“Mungkin nanti Ibu Kasi Datun bisa sampaikan kepada kami, mengenai kendala yang dihadapi terkait sisa kendaraan yang belum berhasil di tarik,” kata Laras Nuryani.
Dalam kesempatan yang sama, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Debora Ketty, menyampaikan, di antara kendala yang dihadapi tim jaksa dalam melaksanakan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diterima dari Pemda Teluk Bintuni dalam menarik kendaraan dinas, adalah terkait dengan alamat pemegang kendaraan.
Kata Debora, dari kendaraan yang sudah berhasil ditarik, ada beberapa yang harus diambil dari luar Teluk Bintuni.
“Kendala kami terkait dengan alamat tinggal nama-nama pejabat yang masih menguasai kendaraan itu. Nanti kami akan koordinasi dengan Dinas Capil untuk menelusuri ini,” kata Debora.
Wabup Minta Sukarela Kembalikan Aset
Sementara itu Wakil Bupati Joko Lingara menyampaikan, tanpa harus ditarik oleh kejaksaan, para mantan pejabat yang sudah tidak lagi berhak menguasai kendaraan dinas, seharusnya sadar diri untuk mengembalikan kepada Pemda.
“Sebenarnya malu juga kan, kalau kita sudah pensiun di rumah, tiba-tiba ada jaksa datang ambil aset milik pemerintah yang masih dikuasai. Padahal sebenarnya ini tidak perlu sampai terjadi, kalau mereka dengan sukarela mengembalikan ke pemerintah,” tukas Joko Lingara. (LP5/red)
