MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mencium adanya ketidakberesan di balik polemik lahan SMA Taruna Kasuari Nusantara seluas 20 hektare yang diklaim warga belum lunas. Dominggus menduga ada keterlibatan oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi pembayaran lahan demi kepentingan pribadi.
“Sebenarnya kita sudah bayar lunas, tetapi kita akan cek kembali secara lebih detail dan transparan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Dominggus saat meninjau lokasi pembangunan di Kampung Dindey, Distrik Warmare, Kamis (15/1/2026).
Gubernur meminta seluruh dokumen pembayaran dan data kepemilikan segera diverifikasi ulang secara menyeluruh. Langkah ini diambil untuk memastikan pihak mana yang sebenarnya telah menerima mandat pembayaran sebelumnya.
“Kalau memang ada yang belum dibayar, pemerintah provinsi siap membayar agar hak masyarakat adat dipenuhi,” tegasnya.
Dominggus menjamin pemerintah daerah tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban jika ditemukan bukti sah adanya petak lahan yang terlewat. Ia menekankan pentingnya transparansi agar tidak ada lagi konflik berkepanjangan dengan pemilik hak ulayat.
“Saya tidak ingin pembangunan SMA Taruna Kasuari Nusantara terhambat. Sekolah ini harus saya resmikan sebelum masa jabatan saya berakhir,” katanya.
Target peresmian sekolah ini menjadi prioritas utama bagi Dominggus di sisa masa jabatannya. Dia tidak ingin persoalan administrasi lahan menjadi penghambat utama pembangunan fisik fasilitas pendidikan unggulan tersebut.
“Saya minta dukungan semua pihak agar pembangunan ini tidak terhambat,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, pembangunan SMA Taruna di Manokwari dibayangi persoalan tunggakan pembayaran lahan senilai Rp 2,9 miliar. Pemprov Papua Barat diminta segera melunasi hak masyarakat adat guna menghindari konflik berkepanjangan di lokasi pembangunan.
“Ada masyarakat yang mengadang dan meminta penjelasan karena lahan mereka belum dibayar. Itu yang langsung saya laporkan kepada Gubernur (Dominggus Mandacan) untuk ditindaklanjuti,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba, saat meninjau lokasi di Kampung Dindey, Distrik Warmare, Kamis (15/1).
Barnabas mengaku sempat diadang pemilik hak ulayat saat melakukan pengecekan awal di lokasi pembangunan. Persoalan ini mencuat tak lama setelah dirinya menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan.
“Hak masyarakat harus diselesaikan lebih dulu agar ke depan tidak menjadi hambatan dan konflik dalam proses pembangunan,” katanya. (LP14/red)
