Gubernur Papua Barat Bicara Solusi Iklim Berbasis Alam di Simposium Flora Malesiana

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mewanti-wanti agar pembangunan daerah tidak mengabaikan kelestarian alam demi mencegah bencana lingkungan. Dia menegaskan perlindungan hutan dan laut adalah solusi mutlak dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang kian nyata.

Penegasan itu disampaikan Dominggus saat membuka Simposium Internasional Flora Malesiana ke-12 dan Konferensi Solusi Iklim Berbasis Alam. Kegiatan ini mengusung tema ‘Merayakan Pulau Terkaya Flora di Dunia: Keanekaragaman Hayati, Kesejahteraan dan Ketangguhan Iklim’.

“Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan pesan positif bahwa Papua Barat, khususnya Manokwari, adalah daerah yang aman, kondusif, dan nyaman untuk dikunjungi,” ujar Dominggus di Gedung PKK, Manokwari, Senin (9/2/2026).

Papua Barat sebagai provinsi berkelanjutan memiliki karakter wilayah rentan dengan 60 persen berupa pegunungan dan perbukitan. Saat ini hutan alam yang masih tersisa lebih dari 70 persen tumbuh di atas lapisan tanah yang relatif tipis.

“Jika hutan ditebang, proses pemulihannya akan sangat lama dan berpotensi menimbulkan longsor, pencemaran sungai, serta mengancam kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah pesisir,” katanya.

Pemprov Papua Barat kini menerapkan pendekatan pembangunan terpadu berbasis bentang alam dan laut atau ridge to reef. Strategi ini menjadi langkah utama pemerintah dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan daerah.

“Kita jaga hutan, hutan akan jaga kita. Kita jaga laut, laut akan jaga kita. Tugas utama kita adalah mewarisi mata air bagi anak cucu kita, bukan mewarisi air mata,” tegasnya.

Forum ilmiah ini melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Papua Barat, Yayasan Flora Malesiana, hingga Universitas Papua (Unipa). Turut bergabung pula National University of Singapore (NUS) dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi Orang Asli Papua. (LP14/red)

Latest articles

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua...

0
Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta...

More like this

Buruh Desak UMSP Wajib Diterapkan, Apindo Soroti Upah Rp3,8 Juta-Minim Pekerja OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kalangan buruh mendesak perusahaan di Papua Barat menerapkan Upah Minimum Sektoral...

Derek Ampnir: Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat, UMP 2027 Berpeluang Naik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi...

UMP Papua Barat 2027 Dibahas, Pekerja Ingin Upah Naik-Pengusaha Perkuat Rekrutmen OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Papua Barat mulai membahas proyeksi penetapan Upah Minimum Provinsi...