MANOKWARI, LinkPapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, resmi meluncurkan program Kartu Papua Barat Sehat (KPBS) sebagai solusi pelengkap jaminan kesehatan di luar cakupan BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan menutupi celah layanan kesehatan yang belum terjangkau BPJS.
Peluncuran KPBS berlangsung dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Papua Barat 2026 di Aston Niu Hotel, Manokwari, Rabu (14/5/2025). Dominggus menyebut KPBS sebagai bentuk kebijakan afirmatif untuk memastikan seluruh warga Papua Barat mendapatkan perlindungan kesehatan yang komprehensif.
“Jadi, ada hal-hal yang tidak dapat dijamin melalui BPJS, maka kami jadikan KPBS sebagai penyempurna dalam memberikan jaminan secara menyeluruh kecuali PNS, TNI/Polri, pegawai swasta yang sudah mendapatkan jaminan lainnya,” ujarnya.
Dia menambahkan, KPBS tetap terintegrasi dan bersinergi dengan BPJS Kesehatan. Saat ini, BPJS telah mengkaver sekitar 98 persen warga Papua Barat. Melalui KPBS, pemerintah menargetkan perluasan cakupan jaminan hingga menyentuh 30.000 peserta tambahan.
“Dari KPBS ini kita akan anggarkan khusus tidak hanya orang Papua, namun semua masyarakat berhak mendapatkan dengan jaminan KPBS,” katanya.
Dominggus menegaskan KPBS merupakan bagian dari pelaksanaan misi ketujuh Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mendukung program nasional Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Alwan Rimosan, menjelaskan bahwa KPBS sangat berguna terutama dalam pembiayaan rujukan medis ke rumah sakit lanjutan. Program ini didanai penuh dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan alokasi anggaran Rp10 miliar dan cadangan tambahan Rp10 miliar.
“Dana jaminan kesehatan ini langsung kami titipkan di setiap rumah sakit yang telah bekerja sama sehingga peserta hanya menunjukkan Kartu Papua Barat Sehat untuk bisa mendapatkan jaminan kesehatan,” ucapnya.
Dia menambahkan, pihaknya segera menjalin kerja sama dengan rumah sakit rujukan baik regional maupun nasional agar dapat menerima peserta KPBS. Menurutnya, skema baru ini jauh lebih efektif dan mencegah penyalahgunaan seperti yang pernah terjadi saat dana bantuan rujukan diberikan langsung ke pasien.
“Beberapa tahun lalu kami pernah memberikan dana rujukan kepada pasien, namun banyak disalahgunakan. Dengan Kartu Papua Barat Sehat, dana kami berikan kepada rumah sakit sehingga pihak rumah sakit yang langsung mengecek sesuai rujukan dokter,” tuturnya.
Dengan KPBS, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat berharap tidak ada lagi warga yang terhambat mendapatkan layanan kesehatan hanya karena ketiadaan jaminan. Program ini diharapkan memperkuat sistem kesehatan daerah menuju Papua yang sehat dan inklusif. (LP14/red)
