Jabaran APBD Papua Barat 2019, SILPA Capai 3 Triliun

Published on

MANOKWARI – DPR Papua Barat menggelar Paripurna DPR Papua Barat massa sidang III, dalam rangka penjelasan Gubernur Papua Barat, tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Rabu (2/9/2020).

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyampaikan sejumlah realisasi anggaran.

“Pemenuhan prinsip akuntabilitas keuangan dalam pembinaan kemasyarakatan, membutuhkan cek dan balance. Laporan pertanggung jawaban menjadi kewajiban daerah untuk menjelaskan kinerja keuangan kepada masyarakat,” ujar Dominggus.

Capain realisasi anggaran meliputi realisasi pendapatan sampai akhir Tahun 2019, mencapai Rp.11.3 triliun. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.483 miliar atau terealisasi 95 persen.

Sementara, pendapatan transfer mencapai Rp.10 triliun, DAU Rp. 1,4 triliun, DAK Rp. 491.5 miliar dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp.3.97 triliun serta hibah Rp.728 miliar.

Rincian belanja operasional Rp. 3,6 triliun, realisasi transfer Rp.3.8 triliun sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp. 3.8 triliun.

Ketua DPR Papua Barat, Origenes Wonggor mengatakan tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dengan mematuhi protokol ksehatan dalam masa pandemi Covid-19.

“Raperda ini merupakan rangkaian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan raperda melalui pra pembahasan yang mendalam,” ungkap Wonggor.

Sesuai jadwal akan disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap rancangan Raperda itu. (LPB3).

Latest articles

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan...

More like this

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22...

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...

Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan Hak Masyarakat Adat

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...