MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor menyoroti lambatnya realisasi paket-paket pekerjaan di APBD 2026. Menurutnya, banyak paket pekerjaan fisik maupun nonfisik belum terlaksana meski pemerintah daerah segera memasuki pembahasan APBD perubahan.
APBD 2026 telah ditetapkan pada November 2025 agar seluruh persiapan program dapat dilakukan lebih awal. DPRP menargetkan seluruh paket pekerjaan sudah siap diproses paling lambat Februari dan mulai dilelang pada April.
“Tujuan kita menetapkan APBD pada November 2025 agar paling lambat Februari seluruh paket pekerjaan, baik fisik maupun nonfisik, sudah siap diproses. Seharusnya April sudah mulai lelang, tetapi kenyataannya hingga saat ini, menjelang APBD perubahan 2026, banyak paket pekerjaan yang belum juga terealisasi,” ujar Orgenes saat ditemui wartawan di Aston Niu Hotel, Manokwari, Senin (3/8/2026).
Menurut Orgenes, keterlambatan realisasi paket pekerjaan berpotensi menekan penyerapan anggaran. Kondisi itu terjadi saat pelaksanaan APBD telah memasuki semester kedua sehingga waktu penyelesaian kegiatan semakin terbatas.
Dia meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan DPRP apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan program. Hal itu dinilai dapat mempercepat penyelesaian persoalan sebelum keterlambatan semakin panjang.
“Kalau memang ada masalah, seharusnya dibicarakan bersama DPRP agar dapat ditemukan jalan keluar dan kesepakatan bersama,” katanya.
Orgenes menambahkan paket pekerjaan yang baru dimulai pada akhir tahun berpotensi terkendala musim hujan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kualitas pekerjaan dan penyelesaiannya.
“Kalau paket pekerjaan dikejar di akhir tahun, tentu kegiatan-kegiatan lain juga akan ikut terlambat,” sebutnya.
Dia menilai pola keterlambatan realisasi paket pekerjaan terus berulang dari tahun ke tahun. Menurutnya, pemerintah daerah harus memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program agar seluruh pekerjaan selesai sesuai jadwal.
DPRP Papua Barat berharap seluruh pekerjaan dapat rampung pada Oktober hingga November. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki waktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan sebelum tahun anggaran berakhir.
“Harapan kami, pada Oktober dan November semua pekerjaan sudah selesai sehingga pihak eksekutif bisa membentuk tim untuk melakukan monitoring di lapangan. Namun, sampai sekarang pekerjaan itu belum berjalan dan ini akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran,” terangnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRP Papua Barat akan kembali memanggil perangkat daerah teknis. Pemanggilan itu untuk meminta penjelasan mengenai kendala yang menyebabkan paket-paket pekerjaan belum dapat direalisasikan hingga saat ini. (LP14/red)
