Ketua Pemuda Dominggus Mandacan Minta Gubernur Copot Kadinkes Papua Barat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua Pemuda Dominggus Mandacan, Thomas Ricky Sanadi, meminta Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengevaluasi sekaligus mencopot Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua Barat, Alwan Rimosan. Desakan itu disampaikan setelah menilai kinerja Dinas Kesehatan belum optimal dalam penyerapan anggaran kesehatan bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Anggaran yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat justru belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini sangat memprihatinkan dan bertentangan dengan semangat Otonomi Khusus,” ujar Thomas dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (4/7/2026).

Thomas menyoroti realisasi penyerapan anggaran kesehatan Otsus tahun anggaran 2026 yang dinilai masih rendah. Dari alokasi Rp50 miliar, realisasi penyerapan hingga pertengahan tahun disebut baru mencapai 4,6 persen.

Menurutnya, rendahnya serapan anggaran tersebut tidak sejalan dengan tujuan Otsus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Papua Barat. Dia juga menilai kondisi itu berdampak pada masih tingginya beban biaya pengobatan yang harus ditanggung warga.

Selain itu, pihaknya menyampaikan tiga tuntutan kepada Gubernur Papua Barat. Tuntutan tersebut meliputi pencopotan Kepala Dinas Kesehatan, evaluasi dan transparansi penggunaan anggaran kesehatan Otsus, serta penunjukan pimpinan baru yang dinilai memiliki integritas dan kompetensi.

Thomas juga memberikan tenggat waktu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat untuk merespons tuntutan tersebut. Dia menyatakan aksi demonstrasi akan digelar apabila dalam 3×24 jam tidak ada langkah tegas dari gubernur.

“Apabila dalam waktu 3×24 jam belum ada langkah tegas dari Gubernur Papua Barat, kami akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Papua Barat sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Dinas Kesehatan Papua Barat sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait rendahnya serapan anggaran Otsus. Dinas menyebut keterlambatan penyerapan dipengaruhi proses regulasi dan mekanisme administrasi serta menyatakan pelaksanaan program akan dipercepat setelah seluruh persyaratan terpenuhi. (LP14/red)

Latest articles

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua...

0
Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta...

More like this

Buruh Desak UMSP Wajib Diterapkan, Apindo Soroti Upah Rp3,8 Juta-Minim Pekerja OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kalangan buruh mendesak perusahaan di Papua Barat menerapkan Upah Minimum Sektoral...

Derek Ampnir: Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat, UMP 2027 Berpeluang Naik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi...

UMP Papua Barat 2027 Dibahas, Pekerja Ingin Upah Naik-Pengusaha Perkuat Rekrutmen OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Papua Barat mulai membahas proyeksi penetapan Upah Minimum Provinsi...