KSP: Masyarakat tak perlu takut ke TPS

Published on

MANOKWARI,Linkpapuabarat.com-Kantor Staf Presiden mengimbau masyarakat tidak takut datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak suara pada Pilkada serentak 9 Desember 2020.

“Kalau masyarakat pergi ke pasar biasa-biasa saja, lalu tidak mau ke TPS karena alasan takut COVID-19 itu tidak masuk akal. Iya, karena protokol kesehatan di TPS diterapkan sangat ketat dibandingkan pasar,” ucap Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad di Manokwari, Senin (7/12)

Kantor Staf Presiden yang diwakili Tenaga Ahli Utama Kedeputian V, Rumadi Ahmad pada Senin (7/12) melakukan kunjungan ke Papua Barat untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkda di daerah ini.

Baca juga:  Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan, Menteri PPPA Siapkan Pos SAPA 129

Dalam kunjungan itu KSP menggelar pertemuan di Manokwari bersama Gubernur Papua Barat, Ketua KPU, Bawaslu, Kodam XVIII/Kasuari, serta Kepala Biro Operasional Polda Papua Barat.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah pada Pilkada serentak tahun 2020, antara lain aspek keamanan, penerapan protokol kesehatan serta seluruh sarana prasana yang dibutuhkan.

“Pilkada ini merupakan pilihan politik cukup berat bagi presiden, maka KSP diutus ke daerah-daerah untuk memastikan bahwa semua aspek tadi siap,” katanya.

Baca juga:  Satu Dekade Layanan JKN, BPJS Kesehatan Manokwari Optimistis Lakukan Transformasi Mutu

Selain sarana prasarana serta langkah persuasif yang akan diambil KPU dalam mencegah penularan COVID-19 pada Pilkada, kunjungan ini untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggara di daerah siap.

“Termasuk memastikan bahwa seluruh penyelenggara sehat dan sudah menjalani rapid test. Sehingga bisa dipastikan masyarakat aman saat datang ke TPS,” ujarnya.

Rumadi mengutarakan pada pertemuan selama hampir tiga jam itu, KPU Papua Barat memberikan pemaparan cukup lengkap. KPU juga memastikan bahwa protokol kesehatan akan diterapkan secara ketat.

Baca juga:  Papua Barat Paling Lambat di Tanah Papua, Wagub Beri Deadline Musrenbang 11 Mei

Bagitu juga laporan Bawaslu, bahwa protokol kesehatan dan sarana prasarana pendukungnya menjadi obyek wajib dalam pengawasan Pilkada.

“Sehingga dapat dipastikan bahwa protokol kesehatan di TPS jauh lebih ketat dibandingkan super market maupun pasar tradisional. Dengan demikian masyarakat tidak perlu takut untuk ke TPS,” ujarnya lagi.

“Sekali lagi kami mengimbau masyarakat yang di daerahnya ada Pilkada, jangan ragu-ragu datang ke TPS dan menyalurkan aspirasinya,” demikian Rumadi Ahmad. (LPB1/red)

Latest articles

KPK Perkuat Tata Kelola Dana Otsus Papua, Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

0
MANOKWARI, Linkpapua.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dengan mendorong reformasi tata kelola yang lebih transparan,...

More like this

Hasani Ulman Ungkap Status Sertifikat Hak Ulayat Eks PTPN II Prafi Bisa Picu Konflik Agraria

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPR Papua Barat (DPRP) Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Hasani Ulman...

DPRP Kritik Proses Masuk Investasi ke Papua Barat: Jangan Jadikan Lembaga Adat ‘Pemadam Kebakaran’

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat (DPRP) Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Hasani Ulman...

96 Calon Penerima Hibah Papua Barat, Kesbangpol Tunggu APBD Perubahan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat masih menunggu pembahasan...