MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mendesak jajarannya segera menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi. Lakotani menyoroti posisi Papua Barat yang tertinggal dibanding provinsi lain di tanah Papua dalam tahapan perencanaan daerah.
“Kapan musrenbang tingkat nasional? Pekan kedua bulan ini. Lalu apa yang mau kita bawa jika kita sendiri belum melaksanakan musrenbang?” kata Lakotani saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, keterlambatan ini berisiko menghambat penyusunan serta penyampaian program prioritas daerah ke tingkat nasional. Pasalnya, Musrenbang tingkat nasional dijadwalkan akan berlangsung pada pekan kedua Mei 2026.
“Pekan lalu saya menghadiri kegiatan di Jayapura dan diketahui seluruh provinsi di Papua sudah melaksanakan musrenbang, kecuali Papua Barat yang hingga hari ini belum,” tegasnya.
Lakotani langsung memerintahkan Plt Kepala Bappeda Papua Barat Charlie D Heatubun dan Sekda Ali Baham Temongmere untuk bergerak cepat. Dia mematok batas waktu agar Musrenbang tingkat provinsi sudah terlaksana paling lambat sebelum 11 Mei 2026.
Dia menyebut perencanaan pembangunan merupakan tahapan vital yang memerlukan waktu serta koordinasi intensif lintas perangkat daerah. Lakotani juga mencatat sejumlah pemerintah kabupaten di Papua Barat justru telah lebih dulu menyelesaikan agenda tahunan tersebut.
“Saya rasa ini bukan hanya tanggung jawab Bappeda, tetapi seluruh OPD karena ini menyangkut perencanaan pembangunan secara keseluruhan,” tambahnya.
Seluruh pimpinan perangkat daerah diminta memanfaatkan sisa waktu yang tersedia secara optimal. Percepatan ini bertujuan agar dokumen perencanaan daerah siap sebelum agenda nasional dimulai. (LP14/red)
