MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) agar serius memaksimalkan anggaran tahun ini. Dia menegaskan jangan sampai terjadi lagi sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) besar seperti tahun sebelumnya.
“Tahun 2024 SiLPA cukup besar Rp132 miliar. Jangan sampai tahun ini sudah anggaran dipotong, SiLPA-nya besar lagi, ini jangan sampai terjadi,” ujarnya di Kantor Gubernur, Senin (29/9/2025).
Lakotani menilai tingginya SiLPA menjadi bukti ketidakmampuan OPD dalam menggunakan anggaran. Karena itu, dia menekankan agar anggaran 2025 digunakan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan di Papua Barat.
“Jika kita mengikuti rapat secara nasional, kita melihat anggaran kita kurang. Namun, secara evaluasi menunjukkan bahwa dikasih anggaran besar juga tidak digunakan maksimal, masih tersisa SiLPA yang besar,” katanya.
Dia mengingatkan OPD dengan anggaran besar seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar tidak ragu mengoptimalkan penggunaannya. Menurutnya, anggaran besar harus berdampak langsung pada masyarakat.
“Saya lihat seperti Kepala Dinas Pendidikan sangat berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Dia benar-benar melihat dasar hukum dalam menggunakan anggaran,” tutur Lakotani.
Lakotani menambahkan proyek dengan penunjukan langsung kepada kontraktor orang asli Papua (OAP) perlu dikawal ketat. Dia menegaskan agar program bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
“Kita berharap agar di akhir tahun jangan ada SiLPA karena ini merugikan. Seharusnya anggaran itu dapat digunakan untuk pelayanan publik yang memberi stimulan kepada masyarakat, kita usahakan maksimal,” ucapnya.
Lakotani mengungkapkan serapan APBD induk 2025 hingga kini masih di bawah 50 persen. Dia menyebut kendala terbesar ada pada proses internal pemerintahan dan tarik-menarik dengan pihak ketiga dalam proyek penunjukan langsung bernilai di bawah Rp1 miliar.
“Saya belum tahu berapa secara persentase, namun masih di bawah 50 persen. Tadi saya sudah pertegas saat apel agar OPD memperhatikan dan memaksimalkan serapan anggaran,” jelasnya. (LP14/red)
