Lapor Dominggus Mandacan ke KPK, Rico Sia akan Dipolisikan

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat Robert KR Hammar mengatakan, pihaknya akan memproses hukum Rico Sia karena telah mengabarkan berita keliru atas laporan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Media telah memberitakan, Rico Sia menyebut nama Dominggus Mandacan dilaporkan ke KPK. Dampak negatifnya itu luar biasa, merugikan Dominggus Mandacan secara pribadi. Untuk itu, Rico Sia akan kami laporkan ke Polda Papua Barat,” kata Hammar saat ditemui sejumlah wartawan di salah satu hotel berbintang di Manokwari, Papua Barat, belum lama ini.

Baca juga:  Anggaran Minim, Disdik Papua Barat Pasrah Beberapa Program Mandek Tahun ini

Hammar menuturkan, persoalan pembayaran gugatan adalah urusan Pemerintah Daerah Papua Barat yang kebetulan dijabat oleh Dominggus Mandacan sebagai kepala pemerintahan. Untuk itu, Rico Sia dalam pemberitaannya kepada media massa seharusnya menyebut nama Pemerintah Papua Barat, bukan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Laporan kepada KPK dengan menyebutkan nama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan sangatlah tidak etis. Sebab, Rico Sia adalah seorang anggota DPR RI Daerah Pilihan (Dapil) Papua Barat dari fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), partai yang sama dengan Dominggus Mandacan.

Baca juga:  DPR PB Syaratkan Caretaker Kepala Daerah Harus Jalani Fit and Proper Test

Ironisnya, Dominggus Mandacan selain merupakan pimpinan partai Nasdem di Papua Barat, juga adalah kepala suku besar Arfak. Oleh sebab itu, Rico Sia akan dilaporkan ke Kepolisian berkenaan dengan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik.

“Kami menunjuk Yan Christian Warinussy sebagai ketua tim penasihat hukum dengan anggota Demianus Waney untuk melaporkan Rico Sia ke Polda Papua Barat,” ujar Hammar. “Laporan itu berkenan dengan perbuatan tidak menyenangkan, dan lain-lain terhadap Dominggus Mandacan,” katanya lagi.

Baca juga:  56 SMK di Papua Barat Dapat Dana Prakerin, Anggarannya Bervariatif

Disisi lain, lanjut Hammar, pihaknya sementara ini sedang menyiapkan surat kepada KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Ombudsman RI guna mengetahui persoalan ini.

“Itu langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam menanggapi laporan Rico Sia. Surat sedang kami persiapkan, dimungkinkan hari Senin mendatang sudah bisa kami kirimkan,” kata Hammar.(LP7/red)

Latest articles

Sarjito Resmi Pimpin Pengawasan Bursa Mineral, OJK Targetkan BMKS Berjalan 2027

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Sarjito resmi menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode...

More like this

Wagub Papua Barat: Edi Budoyo Dedikasikan Hidup untuk Pembangunan Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mengenang mantan Wakil Bupati...

Akses Informasi BLUD Belum Merata, Papua Barat Dorong Pembinaan Digital

MANOKWARI, LinkPapua.id – Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat mendorong pembinaan Badan...

Pemprov Papua Barat Gandeng Kejati Cegah Persoalan Hukum, Gubernur Singgung Sengketa Lahan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat...