Jakarta – Mappilu PWI siap mengawal Pilkada serentak pemilihan Gubernur,Walikota dan Bupati yang akan digelar pada 9 Desember 2020, di 270 daerah.

Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19,diharapkan menjadi ‘Pilkada Sehat’. Bukan saja dari faktor kesehatan, tapi juga masyarakat terhindar dari intervensi ketika karena hadirnya calon kepada daerah dari keluarga tertentu.

Ini diungkap Suprapto, Ketua Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu PWI), dalam diskusi terbatas bersama Pengurus PWI Pusat di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2020).

“Dengan mengedepankan beberapa aspek seperti penyelenggaraan yang jujur dan adil dari berbagai pihak, tentu turut mendukung akar budaya bangsa kita,” jelas Suprapto.

Dalam Pilkada serentak meski dibatasi protokol kesehatan, tapi tidak membuat kita lengah dan lemah dalam proses pemantauan Pemilu.

Pembatasan protokol kesehatan dalam Pilkada serentak, tidak harus membuat lengah pemantauan Pemilu. Apalagi, tahapan Pilkada berjalan di tengah kondisi negara yang sedang menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Mappilu sendiri menyiapkan agenda kerja, diantaranya berkoordinasi dengan pengurus Mappilu PWI di daerah, baik yang sudah terbentuk atau yang nanti akan dibentuk.

“Direncanakan pula seminar nasional untuk mensingkronkan tugas pengurus Mappilu PWI Pusat dan daerah,” beber Direktur Eksekutif Mappilu PWI, Bernadus Wilson Lumi.

Ketua Dewan Pakar Mappilu-PWI Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai masyarakat dan pers harus menjadi ujung tombak dalam Pilkada serentak.

Terutama melawan berita bohong (hoaks) dan konten berisi ujaran kebencian (hate speech). Mappilu PWI mendorong Pilkada sehat bagi masyarakat, penyelenggara dan kandidat.

“Pilkada ini diharapkan jadi momentum politik untuk mengembalikan demokrasi sehat, yang melahirkan pemimpin yang sehat pula sehingga mampu mewujudkan Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas,” pungkas Ferry. (*/Red)