MANOKWARI, Linkpapua.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) Manokwari (GMNI, KAMMI, PMII, GMKI, HMI, BEM dan sejumlah Ikatan Mahasiswa), Selasa (27/9/2022), kembali menggelar aksi di Kantor DPR Papua Barat.
Mereka datang kedua kalinya ke Kantor DPR Papua Barat mempertanyakan terkait aksi pertama beberapa waktu lalu yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Dalam aksi ini, mahasiswa membakar ban di depan pintu masuk Kantor DPR Papua Barat yang berada di Kompleks Perkantoran Gubernur Papua barat, Arfai.
Pada aksi mahasiswa ini yang juga dilaksanakan pada 9 September 2022 lalu, ada sekitar lima tuntutan yang disampaikan. Pertama, pemerintah segera mencabut kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kedua, pemerintah segera merealisasikan Perpres Nomor 55 Tahun 2019. Ketiga, pemerintah segera memberantas mafia BBM. Keempat, tolak Permen BLT. Kelima, pemerintah segera membangun smelter pengolahan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dalam aksi ini, Wakil Ketua III DPR Papua Barat, Yongki Fonataba, dan sejumlah anggota DPR Papua Barat menerima massa aksi.
Fonataba menyampaikan bahwa BBM naik secara nasional sehingga ada proses yang harus dilalui. DPR Papua Barat, kata dia, akan menindaklanjuti sampai ke pusat. Keputusan pun nantinya ada di pusat, bukan di DPR Papua Barat.
“Orasi-orasi tadi tidak salah. Kami juga tidak diam, namun kami memakai langkah lain, seperti kebijakan dan kami juga tidak setuju menaikkan harga BBM secara sepihak,” paparnya.
Pihaknya pun berjanji akan melanjutkan aspirasi mahasiswa. “Kami berjanji, kami akan melanjutkan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah dan kami akan segera menyurat ke pemerintah dan ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat,” ucapnya. (LP9/Red)
