Momentum Hari Otsus, Mamberob: Yang Baik Ditingkatkan, yang Belum Dibenahi

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Tiap 19 November diperingati sebagai Hari Otonomi Khusus (Otsus). Anggota DPD RI Perwakilan Papua Barat, Mamberob Yosephus Rumakiek, menuntut keberadaan otsus di tanah Papua harus berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Mamberob mengatakan, sejak keberadaan otsus di tanah Papua, perlu adanya evaluasi secara keseluruhan otsus tersebut. “Setelah kita lewati itu 20 tahun terakhir masa otsus dan ini memasuki masa kedua, apa yang menjadi hal baik harus ditingkatkan, yang belum maka perlu pembenahan,” kata Mamberob melalui telepon, Senin (19/11/2022).

Baca juga:  KLHK Minta Papua Barat Pertahankan Kawasan Hutan

Apalagi, kata dia, dengan sudah adanya penambahan daerah otonomi baru (DOB) untuk provinsi, maka itu sebagai jawaban untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan.

Mamberob menyebut, pemerintah perlu mencari jalan keluar untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk keberpihakan bagi orang asli Papua (OAP). Hal ini dianggap penting untuk mengisi seluruh sektor yang ada. Dengan begitu, akan dapat meminimalkan angka kemiskinan di Papua.

Baca juga:  Hari Terakhir Pendaftaran, KPU Papua Barat Terima Sembilan Balon DPD RI

“Papua selalu menempati daerah miskin, padahal dengan seluruh sumber daya alam (SDA) yang ada seharusnya tidak terjadi. Apalagi dengan pemekaran jangan sampai menambah daftar daerah termiskin,” tambah sang senator.

Selain itu, yang juga menjadi perhatiannya adalah dapat menekan angka korupsi. Pasalnya, selama ini hasil dari otsus hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok yang justru berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat. Melihat hal itu, perlu ada peran pemerintah pusat dengan tidak membiarkan praktik tersebut terjadi di tanah Papua.

Baca juga:  SIWO PWI Papua Barat Matangkan Persiapan Porwanas 2027, Bidik 10 Besar

“Untuk penegakan hukum di tanah Papua juga harus dilakukan secara profesional agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Khusus untuk kesehatan dan pendidikan yang selama ini menjadi prioritas pelaksanaan otsus, harus ada peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat hingga ke pedalaman. Jadi, tidak ada alasan lagi tenaga medis atau guru-guru tidak ada di tempat tugas. Apalagi anggarannya semakin besar di dua sektor ini,” tuturnya. (LP3/Red)

Latest articles

Tim Penggerak PKK Gelar Sosialisasi Cinta NKRI dan Wawasan Kebangsaan di...

0
KAIMANA, Linkpapua.id – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kaimana terus bergerak menuntaskan seluruh program kerja yang sudah direncanakan di tahun...

More like this

Pustu Mbenti Pegaf Belum Optimal, Ketua DPRPB Minta Pemda Bertindak

PEGAF, LinkPapua.id – Ketua DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor mendesak pemerintah daerah...

Kejurda Bola Voli SMA/SMK Se-Papua Barat Jadi Ajang Pembinaan Bibit Atlet Muda

MANOKWARI, Linkpapua.id – Kejuaraan Daerah (Kejurda) Bola Voli tingkat SMA/SMK se-Papua Barat resmi digelar...

Libatkan Warga Binaan, Ditjenpas Papua Barat Gelar Kerja Bakti dan Bagikan Sembako

MANOKWARI, Linkpapua.id-Semangat kepedulian dan gotong royong dalam momentum menyambut Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan...