MUI Desak RI Keluar dari Board of Peace Buntut Serangan Israel-AS ke Iran

Published on

JAKARTA, LinkPapua.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah Republik Indonesia (RI) segera keluar dari Board of Peace (BoP) sebagai bentuk protes atas serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran. Keanggotaan Indonesia dalam lembaga tersebut dinilai sudah tidak lagi efektif dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina maupun perdamaian dunia.

“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” bunyi tausiah MUI dikutip dari laman resminya, Senin (2/3/2026).

Pernyataan resmi ini dikeluarkan setelah serangan mematikan pada Sabtu (28/2) yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran. Tausiah itu ditandatangani langsung Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Baca juga:  Kementerian PUPR Gandeng PWI Gelar Konsolidasi Regional

“MUI menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei sebagai akibat serangan Israel-Amerika pada (28/2/2026). Kita menyampaikan inna ilaihi raji’un sebagai syahada kita doakan semoga menjadi penghuni surga, aamiin,” tulisnya.

MUI menilai serangan militer di bawah komando Donald Trump dan Israel tersebut telah memicu perang regional yang sangat berbahaya. Tindakan agresi itu dianggap bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan mandat pembukaan UUD 1945.

Baca juga:  Ketum PWI Akhmad Munir Ingatkan Jurnalis Jauhi Copy Paste-Hoaks

“Karena itu, untuk menghindari eskalasi yang lebih luas, maka Amerika dan Israel harus menghentikan serangan ke Iran karena serangan ini bertentangan dengan Pasal 2 (4) Deklarasi PBB,” tulis dalam poin ketiga.

MUI juga memberikan pandangan hukum terkait aksi balasan Iran yang menyasar pangkalan militer AS di negara teluk. Menurut MUI, serangan balasan tersebut merupakan langkah yang dibenarkan dan dilindungi oleh hukum internasional.

“Situasi ini tidak boleh dipandang sebagai insiden terpisah, melainkan bagian dari konfigurasi geopolitik yang lebih besar. Ini adalah tugas dan tanggung jawab semua negara untuk mewujudkan perdamaian agar dapat melakukan perlindungan maksimal terhadap warga sipil,” tegasnya.

Baca juga:  Wapres Gibran Diminta Serius Perhatikan 4 DOB di Papua

Selain desakan diplomasi, MUI meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan OKI mengambil langkah nyata untuk menghentikan konflik terbuka yang lebih luas. Umat Islam di seluruh dunia pun diajak untuk merapatkan barisan melalui kekuatan doa.

“MUI mengajak umat Islam di berbagai belahan dunia agar terus melakukan qunut nazilah secara sungguh-sungguh berdoa dalam salat untuk memohon pertolongan dan perlindungan Allah Swt terhadap umat muslim yang sedang mengalami kesulitan, penindasan, atau musibah di berbagai belahan dunia,” tutup keterangan tersebut. (*/red)

Latest articles

Gubernur Dominggus Pastikan Gedung DPRP dan MRPB Dibangun 2027

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memastikan pembangunan gedung baru DPR Papua Barat (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) ditargetkan dimulai...

More like this

Karhutla di 3 Provinsi Papua, Ratusan Hektare Dilaporkan Belum Padam

JAYAPURA, LinkPapua.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)...

Ramai Isu Penonaktifan PBI JK, BPJS Kesehatan Imbau Peserta Rutin Cek Status Kepesertaan

JAKARTA, LinkPapua.id – BPJS Kesehatan mengimbau peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)...

‎BPJS Kesehatan: Rp5,1 Triliun Dana Bantuan JKN Terpakai Bayar Klaim

JAKARTA, LinkPapua.id - BPJS Kesehatan telah menggunakan Rp5,1 triliun dari dana bantuan pemerintah sebesar...