MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengingatkan bahaya intoleransi, radikalisme, hingga ketimpangan sosial pada peringatan Hari Lahir Pancasila. Berbagai persoalan kebangsaan ini dinilai harus menjadi momentum evaluasi dan tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan semata.
“Pancasila harus menjadi ideologi yang hidup, bukan sekadar hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah,” ujar Asisten I Setda Papua Barat Syors Alberth Ortissanz Marini saat membacakan pidato Kepala BPIP RI dalam upacara Hari Lahir Pancasila di lapangan kantor Gubernur Papua Barat, Senin (1/6/2026).
Peringatan tahun ini mengusung tema ‘Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia’. Tema tersebut menjadi pengingat agar nilai persatuan dan kemanusiaan diwujudkan nyata dalam kebijakan pemerintah serta kehidupan sosial masyarakat.
Para kepala daerah dan menteri diingatkan agar tidak melahirkan kebijakan yang mengabaikan rasa keadilan publik serta kepentingan masyarakat kecil. Tantangan bangsa saat ini juga dipengaruhi situasi global yang penuh ketidakpastian.
Marini menambahkan bahwa pesan tersebut sangat relevan dengan kondisi riil masyarakat saat ini. Hal ini merujuk pada masih munculnya kesenjangan pembangunan, persoalan pelayanan publik, hingga polarisasi sosial yang berpotensi menggerus semangat persatuan.
Sementara itu, pemerintah turut menegaskan posisi Indonesia di kancah internasional yang mengedepankan diplomasi damai serta keadilan global. Hal ini disebut telah sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.
“Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia,” katanya.
Upacara bendera berlangsung secara khidmat di lingkungan Pemprov Papua Barat. Agenda ini diikuti oleh jajaran ASN, Forkopimda, TNI-Polri, serta sejumlah unsur masyarakat. (LP14/red)
