MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Partai Golkar DPRK Manokwari meminta Pemkab Manokwari memperluas basis pajak dan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permintaan itu disampaikan setelah realisasi PAD 2025 hanya mencapai Rp160,17 miliar atau 80,93 persen dari target Rp197,91 miliar.
“Peningkatan PAD jangan dilakukan dengan membebani masyarakat, tetapi melalui perluasan basis ekonomi, peningkatan kepatuhan, perbaikan tata kelola, dan optimalisasi potensi ekonomi daerah,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRK Manokwari Haryono May dalam rapat paripurna DPRK Manokwari, Rabu (12/8/2026).
Rapat tersebut membahas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025. Rapat dihadiri Wakil Bupati Manokwari Mugiyono bersama sejumlah pimpinan OPD.
Haryono menilai pemerintah daerah masih perlu mengoptimalkan penggalian dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Menurutnya, Manokwari memiliki sejumlah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat PAD.
Potensi tersebut meliputi sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, perhotelan, restoran, usaha masyarakat, aset daerah, serta pajak dan retribusi. Fraksi Golkar meminta pemerintah mengevaluasi sistem pemungutan pajak dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Pendapatan daerah Manokwari pada 2025 ditargetkan sekitar Rp1,56 triliun. Pemerintah daerah merealisasikan sekitar Rp1,366 triliun atau 87,49 persen dari target tersebut.
Sementara itu, PAD ditargetkan mencapai Rp197,91 miliar. Realisasinya hanya Rp160,17 miliar atau 80,93 persen sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp37,74 miliar dari target.
Fraksi Golkar meminta pemerintah memperbaiki basis data wajib pajak dan retribusi. Pengelolaan aset daerah juga diminta diperbaiki agar dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Selain persoalan PAD, Fraksi Golkar mempertanyakan realisasi belanja modal yang belum mencapai pagu anggaran. Dari sekitar Rp227,9 miliar yang dianggarkan, realisasinya tercatat Rp177,69 miliar atau 77,96 persen.
Haryono meminta pemerintah menjelaskan penyebab sejumlah belanja modal belum terealisasi. Penjelasan itu mencakup kegiatan yang tidak berjalan, kendala pengadaan, pekerjaan yang terlambat, maupun pekerjaan yang tidak selesai.
Menurut Haryono, belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta memastikan anggaran belanja modal menghasilkan program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Fraksi Golkar juga meminta Pemkab Manokwari menjelaskan SiLPA sekitar Rp19,49 miliar. Penjelasan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah SiLPA terbentuk karena efisiensi, kegiatan yang tidak terlaksana, penghematan belanja, atau faktor lainnya.
Haryono menegaskan keberhasilan APBD tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah harus memastikan anggaran yang dibelanjakan menghasilkan program dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi Golkar juga mendorong pembangunan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Pembangunan diminta diarahkan secara merata pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, pertanian, ketahanan pangan, UMKM, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Haryono, pertanggungjawaban APBD 2025 harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Evaluasi itu diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat kemampuan daerah membiayai pembangunan. (*/red)
