MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menegaskan delapan dokter yang bertugas di RSUD provinsi tetap akan menerima gaji dan tunjangan secara penuh di tengah upaya efisiensi anggaran.

Hal ini ditegaskan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, usai rapat bersama pihak RSUD dan Dinas Kesehatan Papua Barat. Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak akan berdampak pada hak-hak tenaga medis.

“Beberapa waktu lalu kami sudah rapatkan bersama Direktur RSUD dan Dinas Kesehatan Papua Barat. Totalnya ada delapan dokter yang bekerja di RSUD telah diputuskan tidak terkena efisiensi anggaran,” ujar Dominggus di Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (8/4/2025).

Menurutnya, pemerintah provinsi tetap berkewajiban menjamin hak gaji para tenaga medis. Efisiensi anggaran akan diarahkan pada pos-pos lain yang tidak berdampak langsung pada pelayanan dasar.

“Hari ini atau besok saya akan cek kembali kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk mengetahui sejauh mana hasil pertemuan ditindaklanjuti,” katanya.

Dominggus menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah. Ketersediaan tenaga medis harus menjadi prioritas agar masyarakat tetap mendapatkan layanan yang layak.

“Untuk bisa beraktivitas dan bekerja membangun daerah ini kita harus sehat dan kuat terlebih dahulu. Jika ada yang sakit dan pihak medis tidak tersedia karena dipotong sebab efisiensi anggaran, hal ini justru menyalahi aturan. Terlebih lagi kebutuhan kesehatan di Papua merupakan hal yang penting,” terangnya.

Dia menambahkan, pentingnya sektor kesehatan di Papua bahkan menjadi prioritas dalam program nasional, seperti Papua Sehat yang mendahului program Papua Cerdas dan Papua Produktif.

“Di sini sudah jelas bahwa kesehatan adalah paling utama. Walaupun ada efisiensi anggaran, pemerintah provinsi tetap berupaya menjamin kesehatan di Papua Barat bisa dipenuhi,” ucapnya. (LP14/red)