Pemprov Papua Barat Serahkan KUA-PPAS 2026: Pendapatan Turun 18,20%, Belanja 23,74%

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemprov Papua Barat menyerahkan dokumen KUA-PPAS 2026 dalam rapat paripurna DPR Papua Barat yang terjadi penurunan pendapatan 18,20 persen dan belanja 23,74 persen. Dewan menekankan agar anggaran tetap berpihak pada rakyat kecil di tengah penurunan fiskal.

“Diharapkan dalam program 2026 benar-benar menyentuh rakyat kecil dan membangun sesuai amanat otonomi khusus,” ujar ujar Wakil Ketua (Waka) I DPR Papua Barat Petrus Makbon yang memimpin rapat paripurna di Hotel Aston Niu, Manokwari, Kamis (20/11/2025).

Baca juga:  Panja Sebut Keterwakilan Suku Ikut Tentukan Posisi Wakil Ketua 4 DPR PB

Dia mengatakan dewan berkomitmen mengawal KUA-PPAS 2026 agar menjadi instrumen nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, penting memastikan seluruh kebijakan anggaran tidak hanya berhenti pada dokumen.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menjelaskan KUA-PPAS memuat arah kebijakan daerah sesuai visi misi pemerintah provinsi. Ia mengatakan KUA-PPAS menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan publik.

Dominggus menyebut pendapatan daerah 2026 turun 18,20 persen akibat penurunan Dana Bagi Hasil Migas Otsus yang kini ditransfer langsung ke tujuh kabupaten. Ia mengatakan kebijakan belanja daerah juga turun 23,74 persen dari tahun sebelumnya.

Baca juga:  Mansel Rayakan HUT Ke-13, Wabup Teluk Bintuni Sampaikan Harapan

Struktur pendapatan APBD 2026 tercatat sebesar Rp 4,09 triliun dan terdiri dari PAD, pendapatan transfer, serta pendapatan sah lainnya. Total belanja daerah dianggarkan Rp 4,10 triliun dengan komposisi belanja operasi, modal, tak terduga, dan transfer kabupaten.

Meskipun pendapatan dan belanja provinsi turun, transfer ke kabupaten justru meningkat 82,23 persen. Kenaikan ini mencapai Rp 856,65 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Baca juga:  Kasdam Kasuari Singgung Hubungan dengan Polri: Sinergitas Tetap Terawat

Dominggus berharap DPRP dapat membahas KUA-PPAS secara mendalam untuk memastikan pembangunan berjalan optimal. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif.

Rapat paripurna turut dihadiri Ketua DPRP Orgenes Wonggor dan Waka II Syamsuddin Seknun. Selain itu, anggota DPR Papua Barat, pimpinan OPD, serta unsur Forkopimda. (LP14/red)

Latest articles

BPK Temukan 24 Permasalahan di 24 OPD Papua Barat, Gubernur Minta...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 24 permasalahan pada 24 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Gubernur...

More like this

BPK Temukan 24 Permasalahan di 24 OPD Papua Barat, Gubernur Minta Segera Ditindaklanjuti

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 24 permasalahan pada 24 organisasi perangkat...

BKPP Teluk Bintuni Serahkan 100 Peserta Latsar ke Brigif 26/Gurana Piarawaimo

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Teluk Bintuni,...

Khawatir Biaya Operasi Mahal, Lansia di Manokwari Bernapas Lega Berkat JKN

MANOKWARI, LinkPapua.id – Seorang lansia bernama Tabita (60) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, kini...