24.1 C
Manokwari
Rabu, Oktober 1, 2025
24.1 C
Manokwari
More

    Polda Papua Barat Sebut Gugatan Yoteni Bukan Objek Praperadilan

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Pihak Polda Papua Barat memberi jawaban atas gugatan Yan Anton Yoteni dalam sidang praperadilan, Jumat kemarin. Gugatan Yoteni dinilai bukan objek dari praperadilan.

    Hal ini diutarakan melalui ketua tim termohon, Kombes Pol Anthon C Nugroho. Anthon memberi pandangan terhadap kompetensi Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili permohonan praperadilan dari termohon dengan dalil bahwa SPDP mencantumkan identitas pemohon (Yan Antoni).

    “SPDP yang mencantumkan identitas pemohon yang dianalogikan pemohon sebagai identitas tersangka adalah tidak tepat. Karena termohon belum menetapkan pemohon sebagai tersangka namun menyebut sebagai terlapor,” urai Anthon.

    Sehingga kata dia, terhadap gugatan praperadilan dari pemohon bukanlah objek dari praperadilan. Maka sudah sepantasnya permohonan ini ditolak.

    Baca juga:  Motif Dendam dan Utang Piutang, Polresta Manokwari Tangkap 5 Pelaku Pembunuhan di Sidey

    Termohon juga menanggapi gugatan pemohon Ketua Yayasan Kawal, bahwa gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Kapolri cq Kapolda Papua Barat cq Direktur Reserse Kriminal Polda Papua Barat adalah salah alamat atau tidak tepat sasaran dan tidak sempurna.

    “Seharusnya gugatan itu ditujukan kepada Direskrimsus Polda Papua Barat selaku penyidik yang menangani laporan tersebut. Penanganan kasus pemohon ditangani oleh penyidik Subdit III Direktorat Reserse Kriminal khusus,” ungkap Kabidkum Polda Papua Barat ini.

    Selain itu, termohon pun mempertanyakan penempatan materai dalam surat kuasa pemohon yakni anggota DPR Papua Barat kepada kuasa hukumnya. Hal tersebut tidak sah.

    Baca juga:  Pekerja Pers Diduga Jadi Korban Arogansi Oknum, Kabid Humas Polda Papua Barat: Kami Mohon Maaf

    “Penggunaan materai dalam surat kuasa dinyatakan tidak sah. Memperhatikan surat kuasa yang dimiliki dan digunakan oleh pemohon dalam berita acara di persidangan ini,” kata Kabidkum.

    Menurutnya, materai tempel sebesar Rp10.000 nampak sudah benar. Namun apabila memedomani UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai dan peraturan pelaksana yang belum dicabut oleh Kemenkeu Nomor 4.Prnk.02/03/2021 tentang pembayaran bea materai tentang ciri umum dan ciri khusus materai tempel dan materai dalam bentuk lain.

    “Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2 tentang ketentuan pembubuhan materai tempel, bahwa apabila pencantuman materai dalam surat kuasa kepada kuasa hukum pemohon dengan dibubuhi tanda tangan tanpa disertai tanggal bulan dan tahun tapi dilakukan penandatanganan maka dinyatakan surat kuasa tersebut tidak sah,” tegas Kombes Pol Anthon dalam eksepsinya.

    Baca juga:  Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Kunjungi Papua Barat, Ini Agenda Lengkapnya

    Maka menurut termohon, didasarkan pada argumentasi tersebut, dia menilai permohonan praperadilan oleh pemohon telah keliru. Salah gugat dan tidak sah dalam hal kuasa yang dimiliki oleh pemohon mengacu ketentuan Bea Materai.

    “Maka sudah selayaknya permohonan pemohon diminta agar ditolak seluruhnya oleh majelis hakim,” tegas termohon.

    Sidang praperadilan antara pemohon Anggota DPR Papua Barat Yan Anton Yoteni dengan Polda Papua Barat akan dilanjutkan Senin (7/2/2022) pekan depan dengan agenda replik dari pemohon. (LP2/Red)

    Latest articles

    APBD Perubahan 2025 Teluk Bintuni Disahkan, Defisit Rp140 Miliar

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - DPRK Teluk Bintuni mengesahkan APBD Perubahan 2025 dengan kondisi defisit Rp140,81 miliar. Defisit ini terjadi karena belanja naik sementara pendapatan...

    More like this

    Tok! RAPBD Perubahan 2025 Papua Barat Disahkan, Pendapatan Naik Rp166,13 Miliar

    MANOKWARI, LinkPapua.id - DPR Papua Barat mengesahkan RAPBD Perubahan 2025. Pendapatan daerah tercatat naik...

    RAPBD Perubahan 2025 Papua Barat Dinilai Tak Pro Pembangunan, Belanja Rutin Terlalu Besar

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Fraksi Amanat Sejahtera menilai RAPBD Perubahan Papua Barat 2025 belum berpihak...

    Lakotani Ingatkan OPD Papua Barat: Jangan Ada SiLPA Lagi di 2025

    MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD)...