Populasi Non-OAP Makin Besar di PBD, Gempha Minta Pemprov Lakukan Penertiban

Published on

SORONG, Linkpapua.com– Sekjen DPD Gempha Papua, Yeheskel Kalasuat menyoroti kian besarnya populasi para pendatang ke Tanah Papua dalam beberapa tahun terakhir. Yeheskel mengusulkan agar ada e-KTP sementara untuk warga non asli Papua.

“Terlihat populasi kependudukan OAP terlihat sedikit berbanding saudara non OAP. Ini menunjukkan bahwa orang-orang non Papua semakin banyak datang ke Papua dan melebihi jumlah penduduk OAP,” terang Yeheskel, Sabtu (13/4/2024).

Karena itu perlu ada penertiban data kependudukan di Tanah Papua. Salah satunya menerbitkan e-KTP sementara sebagai langkah administrasi kependudukan bagi orang-orang yang datang ke Papua, terutana di Papua Barat Daya.

Baca juga:  Dominggus-Lakotani Selesai Jalani Cek Kesehatan, Siap Dilantik 20 Februari

Menurut Yeheskel, jika tidak dilakukan penertiban, populasi pendatang yang tak terkendali akan menimbulkan masalah sosial di Tanah Papua.

“Orang-orang dari luar Papua sewenang-wenang berbondong-bodong masuk ke tanah Papua dengan mudah. Hal tersebut menjadi keresahan dan berpotensi menyingkirkan OAP. Bagi saya ini bentuk kejahatan dengan memusnahkan kelompok masyarakat tertentu secara sistematis dan disengaja. Atau bentuk pembunuhan besar-besaran, secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras (kejahatan genosida),” paparnya.

Baca juga:  Luas Panen Padi dan Produksi Beras Papua Barat 2022 Turun

Yeheskel menjelaskan, Pemprov Papua Barat Daya harus mengatur keberadaan warga non-OAP. Salah satunya dengan mengeluarkan e-KTP sementara bagi orang-orang yang datang dari luar Papua.

Pemprov diminta bersenergi dengan pemerintah kota/kabupaten agar bisa dilakukan secara terencana.

“Ditinjau dari aspek demografi ke tiga wilayah yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Raja Ampat. Sebab terlihat populasi kependudukan orang asli Papua kalah jumlah dengan non orang asli Papua,” jelasnya.

Baca juga:  Kapolri Dampingi Presiden pada Panen Raya Jagung Kuartal II, Siap Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

Selain itu, selama ini terlihat para pendatang dengan mudah mendapatkan e-KTP Papua. Mereka rata-rata hanya butuh seminggu tinggal di Papua dan sudah bisa mendapatkan e-KTP.

“Karena itu kami mengusulkan Pemprov PBD segera mengambil langkah penegakan serius. Kalau tidak akibatnya peluang kerja masyarakat asli Papua semakin menipis,” imbuhnya.(LP10/Red)

Latest articles

Ketua BKMT Papua Barat Novia Utami Audiensi dengan Menag, Serahkan Proposal...

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Ketua Umum PW Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Papua Barat Novia Utami Manaray menemui Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam agenda...

More like this

Papua Mulai Berperan dalam Kepemimpinan Politik Nasional

FAKFAK, linkpapua.id- Papua mulai menunjukkan peran dalam kepemimpinan politik nasional melalui munculnya sejumlah figur yang...

Wujud Kemanunggalan TNI-Rakyat, Kodim 1801/Manokwari Bersihkan Kali Sahara

MANOKWARI, Linkpapua.id— Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI),...

Patrick Meyer Dorong Penguatan Anggaran Perumda Minyei Arfak

MANOKWARI, Linkpapua.id-Anggota Komisi II DPRK Manokwari Patrick Y. Meyer mendorong Pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan...