Presiden Toroama Proklamasikan Bougainville Lepas dari Papua Nugini di 2030

Published on

BOUGAINVILLE, LinkPapua.id – Presiden Bougainville Ishmael Toroama menetapkan wilayah otonom itu akan mengakhiri statusnya sebagai bagian dari Papua Nugini dan memproklamasikan kemerdekaan pada 2030. Pemerintah Bougainville juga menyiapkan masa transisi menuju pemerintahan sendiri mulai 2027.

“Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan. Ini didasarkan pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, pada Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, dan pada komitmen dan perjanjian yang sungguh-sungguh telah membimbing perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini,” kata Ishmael Toroama dalam pernyataannya dikutip LinkPapua.id, Kamis (6/8/2026).

Toroama mengatakan keputusan tersebut berlandaskan Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai kesepakatan yang dicapai setelah referendum kemerdekaan. Menurutnya, seluruh proses itu menjadi dasar hukum bagi transisi menuju negara merdeka.

Baca juga:  Ditembak Dalam Air, Ini Cerita Mengerikan Prajurit TNI yang Lolos dari Amukan OPM di Maybrat

Dia menjelaskan Bougainville akan tetap berada dalam fase persiapan hingga 1 September 2027. Tahap tersebut difokuskan pada pembangunan institusi, tata kelola pemerintahan, perdamaian dan keamanan, serta kesiapan ekonomi.

Setelah 1 September 2027, Bougainville akan memasuki periode pemerintahan sendiri melalui pengambilalihan kewenangan tambahan berdasarkan Pasal 289 Konstitusi Papua New Guinea. Tahap itu menjadi bagian dari transisi sebelum deklarasi kemerdekaan.

Baca juga:  Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Resmi Tutup Satgas RAFI 2024  

“Mulai tanggal 1 September 2027, Bougainville akan memasuki periode pemerintahan sendiri. Pemerintahan sendiri ini mewakili ekspresi otoritas kita yang paling lengkap, praktis, dan konstitusional di bawah kerangka kerja yang ada,” ujarnya.

Toroama menegaskan hasil referendum tetap menjadi landasan utama perjuangan politik Bougainville. Dia menyebut masyarakat telah menyampaikan pilihannya melalui mekanisme demokratis.

“Rakyat Bougainville berbicara dengan jelas dalam referendum. Mereka memilih kemerdekaan,” tuturnya.

Toroama mengatakan Bougainville telah menghormati proses perdamaian selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, dialog, konsultasi, dan saling menghormati menjadi dasar penyelesaian persoalan politik tanpa kekerasan.

Baca juga:  Atal Sembiring Depari Tiba di Manokwari Hadiri Konferensi IV PWI Papua Barat

“Selama lebih dari dua dekade, Bougainville telah dengan setia menghormati baik isi maupun semangat perjanjian-perjanjian ini. Melalui dialog, konsultasi, dan saling menghormati, kami secara konsisten memilih jalan perdamaian,” ucapnya.

Toroama menambahkan kemerdekaan Bougainville akan diumumkan pada tanggal yang akan ditentukan pada 2030. Dia menegaskan status negara merdeka tersebut akan sesuai dengan hasil referendum yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Pada tanggal yang akan ditentukan pada tahun 2030, Bougainville akan memperoleh kemerdekaan sebagaimana didefinisikan selama referendum,” sebutnya. (*/red)

Latest articles

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000 mendapat tanggapan berbeda dari kalangan pengusaha dan...

More like this

Lantik 5 Kepala Kampung dan 30 Anggota Bamuskam, Bupati Tekankan Tata Kelola Pemerintahan

MANOKWARI, Linkpapua.id – Sebanyak 30 anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan lima kepala kampung...

Cegah Aksi Premanisme, Ops Pekat Polda Papua Barat Lakukan Patroli Dialogis

MANOKWARI, Linkpapua.id– Dalam rangka mencegah aksi premanisme serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat...

Yohanes Agus Rijanto Gantikan Sulastiana sebagai Wakapolda Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.id – Brigjen Pol. Yohanes resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda)...