Soal Tambang Emas Ilegal di Manokwari, Pemprov-Pemkab Harus Duduk Bersama

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemkab Manokwari dan Pemprov Papua Barat harus duduk bersama untuk menyelesaikan polemik tambang emas ilegal di Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Manokwari. Pemerintah harus memperhatikan aspek perizinan agar tak menimbulkan problem lebih besar.

“Institusi keamanan seperti Polda Papua dan Polres Manokwari dapat dilibatkan dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum. Sementara instansi pertahanan negara seperti Kodam XVIII Kasuari dengan jajaran kodim dan koramilnya sebaiknya ‘menahan diri’ dan tidak terlalu jauh terlibat dalam kegiatan eksplorasi sumber daya alam emas tersebut,” terang Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), Yan Christian Warinussy, dalam keterangan tertulis, Senin (17/1/2022).

Baca juga:  Baznas Luncurkan Program 'Papua Barat Makmur', akan Jangkau Seluruh Daerah

Menurut Warinussy, jika ada personel anggota TNI yang sedang berada di lokasi pengelolaan potensi tambang di Kali Wasirawi agar segera ditarik kembali ke kesatuannya masing-masing. Demikian halnya juga jika ada anggota kepolisian dari satuan manapun termasuk Brimob di lokasi penambangan juga harus mundur. Dan kembali ke komandonya.

Baca juga:  Gagal di 2019, Songkok Merah Optimistis Kembali Melenggang ke DPD RI 2024

“Agar tidak ada lagi aparat yang terlibat dalam eksplorasi itu. Dengan begitu pemerintah akan mudah melakukan penertiban perizinan,” katanya.

Warimussy juga meminta kepada para pengusaha tambang agar melaporkan diri kepada instansi terkait yaitu Dinas Pertambangan Provinsi Papua Barat untuk dicek aspek perizinannya. Sebab, para pengusaha banyak yang telah beraktivitas, tetapi tak mengantongi dokumen.

“Masyarakat setempat juga perlu diberi bimbingan teknis dari sisi manajemen usaha dan teknis pengelolaan potensi tambang emas itu sendiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Undang Undang Republik indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah memberi kewenangan bagi negara melalui pemerintah daerah untuk mengatur soal pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat,” paparnya.

Baca juga:  Sikapi Kerusakan Lahan di Sidey, DPRD Manokwari Bentuk Tim Selidiki Medco

Sehingga, kata Warinussy, menjadi ruang hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat melalui instansi teknis untuk melakukan langkah hukum tersebut. (LP2/Red)

Latest articles

SMPN 2 Kaimana Dapat Bantuan Alat Musik Keroncong Nelon dan Paket...

0
KAIMANA, Linkpapua.id – Bank Papua Cabang Kaimana menelurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bidang pendidikan kepada SMP Negeri 2 Kaimana berupa bantuan alat musik...

Bupati Kaimana Lepas 10 Peserta Ziarah Rohani

More like this

Yustina Ogoney, Perempuan Moskona Pertama yang Dipercaya Pimpin OPD di Teluk Bintuni

MANOKWARI, Linkpapua.id-Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy,S.E.,M.H., resmi menunjuk Yustina Ogoney, S.E., M.M. sebagai Pelaksana...

Oktavianus Resmi Jabat Plt Kadis Perikanan Bintuni, Komitmen Lanjutkan Program

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – VV Oktavianus Nafurbenan resmi menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas...

JKN Bantu Nurlindah Jalani Pengobatan Infeksi Kulit, Mobile JKN Permudah Akses Layanan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membantu Nurlindah (25), warga Kabupaten Manokwari,...