26.4 C
Manokwari
Rabu, Oktober 1, 2025
26.4 C
Manokwari
More

    Tok! DPR RI Setujui Papua Barat Daya Jadi Provinsi Ke-38 Indonesia

    Published on

    JAKARTA, LinkPapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui pembentukan Papua Barat Daya (PBD) sebagai provinsi ke-38 di Indonesia.

    Itu setelah diketoknya penetapan Rancanngan Undang-Undang (RUU) Pembentukan PBD menjadi Undang-Undang (UU) dalam sidang paripurna masa persidangnan II tahun sidang 2022 – 2023 di Gedung Parlemen RI, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

    Baca juga:  DAP Domberay Minta 4 Distrik Induk dan 7 Distrik Pemekaran Dikeluarkan dari DOB PBD

    Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, didampingi dua wakil ketua. Dari kalangan pemerintah, hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, didampingi Wamendagri, Jhon Wempi Wetipo, serta beberapa perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, dan stakeholder lainnya.

    Baca juga:  Krisis Kaderisasi Jadi Sorotan PWNA Papua Barat di Tanwir II Nasyiatul

    Terpantau, sidang berjalan lancar tanpa ada hambatan. Tokoh dan warga masyarakat dari Papua Barat Daya terlihat menyambut pembentukan provinsi baru ini dengan euforia dan sukacita.

    Baca juga:  DPR Resmi Sahkan Revisi UU TNI, Atur Jabatan Sipil dan Usia Pensiun

    Mendagri Tito pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya.

    Dia memastikan dalam waktu yang tidak lama akan segera menyiapkan undang-undangnya. (*/Red)

    Latest articles

    APBD Perubahan 2025 Teluk Bintuni Disahkan, Defisit Rp140 Miliar

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id - DPRK Teluk Bintuni mengesahkan APBD Perubahan 2025 dengan kondisi defisit Rp140,81 miliar. Defisit ini terjadi karena belanja naik sementara pendapatan...

    More like this

    Tok! RAPBD Perubahan 2025 Papua Barat Disahkan, Pendapatan Naik Rp166,13 Miliar

    MANOKWARI, LinkPapua.id - DPR Papua Barat mengesahkan RAPBD Perubahan 2025. Pendapatan daerah tercatat naik...

    RAPBD Perubahan 2025 Papua Barat Dinilai Tak Pro Pembangunan, Belanja Rutin Terlalu Besar

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Fraksi Amanat Sejahtera menilai RAPBD Perubahan Papua Barat 2025 belum berpihak...

    Lakotani Ingatkan OPD Papua Barat: Jangan Ada SiLPA Lagi di 2025

    MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD)...