Manokwari,Linkpapuabarat.com- Pemerintah pusat pada tahun 2021 akan mengalirkan anggaran sebesar Rp.26,4 triliun dari APBN ke Provinsi Papua Barat.
Presiden Joko Widodo telah menyerahkan DIPA Papua Barat kepada Gubernur Dominggus Mandacan pada Rabu (25/11). Pada Kamis (26/11) gubernur pun telah menyerahkan DIPA tersebut kepada satuan kerja kementerian/lembaga serta instansi pemerintah daerah di Papua Barat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Hari Utomo pada kegiatan itu menjelaskan bahwa anggaran Rp 26,4 triliun dari APBN itu dikucurkan melalui Satuan kerja (Satker) kementerian/lembaga serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Total ada 382 DIPA yang diserahkan hari ini. DIPA yang diterima satuan kerja pada kementerian/lembaga di Papua Barat sebesar Rp 9,62 triliun. Sedangkan untuk pemerintah daerah Rp16,82 triliun yang terdiri dari dana transfer dan dana desa,” ucap Hari.
Ia menyebutkan bahwa ada peningkatan sebesar 37,68 persen pada DIPA Satker K/L di Papua Barat di tahun 2021. Dana transfer dan dana desa ke daerah meningkat 14,58 persen dibanding tahun 2020.
Heri Utomo merinci dana tranfer pusat ke Papua Barat meliputi dana dana alokasi umum sebesar Rp7,73 triliun, dana bagi hasil Rp 905,06 miliar, dana otonomi khusus Rp4,09 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp1,43 triliun, dana alokasi khusus non-fisik Rp919, 45 miliar, dana insentif daerah Rp191,52 miliar.
Sedangkan dana desa, Papua Barat pada tahun 2021 mendapat alokasi sebesar Rp 1,55 triliun.
Gubernur pada kegiatan tersebut mengatakan kekuatan fiskal dari APBN menjadi stimulus utama dalam kondisi di seluruh daerah saat ini. Fiskal menjadi mendorong utama pemulihan ekonomi, serta pertumbuhan berkelanjutan.
Gubernur menekankan DIPA tahun 2021 agar dilaksanakan sesegera mungkin. Itu untuk mendorong produktifitas, menciptakan lapangan kerja serta mengungkit pertumbuhan ekonomi Papua Barat Barat pada quartal I tahun 2021.
“Kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 maka anggaran harus dikelola secara efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran ini diharapkan bisa menggerakan ekonomi Papua Barat, menjaga ketahanan pangan, menjaga masyarakat miskin agar mampu bertahan,” ucap gubernur.
Dominggus pun mengajak seluruh intansi pengelola anggaran pemerintah meningkatkan kualitas belanja melalui perencanaan yang matang. Pelaksanaan anggaran pun harus baik serta berkesinambungan. (LPB1/red)
