30 Hari ke Depan, BPK Periksa Keuangan Pemprov Papua Barat 2022

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat mulai melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat tahun anggaran 2022.

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan pada prinsipnya sebagai penjabat gubernur dirinya menyambut baik apa yang dilakukan BPK.

“Laporan itu tidaklah semua baik-baik semua, bila nanti ada yang kurang-kurang baik, kami akan perbaiki,” ujar Waterpauw, Rabu (1/2/2023).

Ketua BPK Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing, menyampaikan selama lebih kurang 30 hari ke depan, mulai 1 Februari hingga 7 Maret 2023, akan melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan Papua Barat. Pemeriksaan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

BPK menunjuk Patrice sebagai penanggung jawab, Hendri Pumomo Djati sebagai pengendali teknis, Ashadi Umaryadi sebagai ketua tim, dan anggota adalah Rizki Ardiansyah Nasution Dicky Avelli Andi, Firdaus Girsang, Hermeidiansyah, serta Luh Ketut Wahyuning. (LP9/Red)

Latest articles

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000 mendapat tanggapan berbeda dari kalangan pengusaha dan...

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...