27 C
Manokwari
Jumat, Maret 27, 2026
27 C
Manokwari
More

    Provinsi Termiskin Didominasi KTI, Senator Papua Barat Minta Terapkan Kebijakan Khusus

    Published on

    JAKARTA, Linkpapua.com- Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih menjadi daerah termiskin di Indonesia. Mulai dari Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Sulawesi Tengah.

    Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bukan terjadi satu atau dua tahun terakhir, melainkan puluhan tahun lamanya. KTI selalu menempati posisi teratas daerah termiskin.

    Terkait hal tersebut, Filep Wamafma, S.H., M.Hum., selaku Wakil Ketua I Komite I DPD RI memberikan catatan khusus. Dia berharap pemerintah membuat kebijakan afirmasi juga untuk daerah Indonesia timur lainnya yang tertinggal.

    Baca juga:  Ketua Bhayangkari Polres Mansel: Majukan Organisasi, Beri Manfaat Positif

    “Setelah pengesahan revisi UU Otsus Papua, kita berharap pemerintah juga memberikan perhatian penuh berupa kebijakan khusus pada Kawasan Indonesia Timur lainnya. Hal ini karena sejumlah provinsi di Indonesia timur lainnya masih sangat tertinggal, miskin, dan terbelakang,” kata Filep dalam rilis yang diterima Linkpapua.com, Selasa (24/8/2021).

    “Saya jujur, ya, merasakan sekali bagaimana setiap membaca hasil data BPS terkait kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur. Sejak puluhan tahun, tidak ada perubahan,” ucap senator Papua Barat ini.

    Baca juga:  Pemerintah Beri Sinyal Pembentukan Kodam Baru di Papua Barat Daya

    Dia menyebut kebijakan untuk KTI harus menjadi perhatian khusus mengingat kesenjangan sosial yang kian hari makin tampak di Indonesia.

    Filep pun mengingatkan bahwa permasalahan kesenjangan dan ketidakadilan sosial dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa.

    “Kalau sudah miskin puluhan tahun, itu artinya sudah kronis. Maka perlu kebijakan struktural yang bertujuan memberikan akses yang lebih besar kepada sumber-sumber ekonomi,” beber Filep.

    Baca juga:  Peringatan HUT Ke 73 Penerangan TNI-AD, Kapendam Tekankan Kolaborasi dengan Insan Pers

    “Kita sama-sama dorong segera kebijakan hukum ataupun kebijakan politik. Kami berharap bahwa salah satu solusi adalah kebijakan terkait RUU Daerah Kepulauan dalam rangka distribusi keadilan dan kesejahteraan,” ucapnya.

    Perlu diketahui, saat ini RUU Daerah Kepulauan telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas DPR RI yang diusulkan oleh DPD RI. (LP2/red)

    Latest articles

    Tingkatkan Kualitas Pendidikan, ‎Pemkab Manokwari Resmikan SMP Negeri 22 Satu Atap...

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.id-Bupati Manokwari Hermus Indou meresmikan pembangunan SMP Negeri 22 Satu Atap Mubri pada Kamis (25/3/2026).‎Pembangunan tersebut meliputi ruang kelas baru, ruang administrasi, laboratorium...

    More like this

    Tingkatkan Kualitas Pendidikan, ‎Pemkab Manokwari Resmikan SMP Negeri 22 Satu Atap Mubri

    MANOKWARI, Linkpapua.id-Bupati Manokwari Hermus Indou meresmikan pembangunan SMP Negeri 22 Satu Atap Mubri pada...

    Kapolda Papare Hadiri Rapim Kodam XVIII/Kasuari, Perkuat Sinergitas TNI–Polri

    MANOKWARI, Linkpapua.id— Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare, S.I.K. menghadiri kegiatan Rapat Pimpinan...

    Musda II PWKI Papua Barat, Bupati Manokwari Tekankan Peran Perempuan dalam Pembangunan

    MANOKWARI, Linkpapua.id – Bupati Manokwari Hermus Indou bersama sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi...