Provinsi Termiskin Didominasi KTI, Senator Papua Barat Minta Terapkan Kebijakan Khusus

Published on

JAKARTA, Linkpapua.com- Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih menjadi daerah termiskin di Indonesia. Mulai dari Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Sulawesi Tengah.

Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bukan terjadi satu atau dua tahun terakhir, melainkan puluhan tahun lamanya. KTI selalu menempati posisi teratas daerah termiskin.

Terkait hal tersebut, Filep Wamafma, S.H., M.Hum., selaku Wakil Ketua I Komite I DPD RI memberikan catatan khusus. Dia berharap pemerintah membuat kebijakan afirmasi juga untuk daerah Indonesia timur lainnya yang tertinggal.

Baca juga:  Update Covid-19 Papua Barat per 19 Juli: Mulai Melandai, Sembuh 136 Orang

“Setelah pengesahan revisi UU Otsus Papua, kita berharap pemerintah juga memberikan perhatian penuh berupa kebijakan khusus pada Kawasan Indonesia Timur lainnya. Hal ini karena sejumlah provinsi di Indonesia timur lainnya masih sangat tertinggal, miskin, dan terbelakang,” kata Filep dalam rilis yang diterima Linkpapua.com, Selasa (24/8/2021).

“Saya jujur, ya, merasakan sekali bagaimana setiap membaca hasil data BPS terkait kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur. Sejak puluhan tahun, tidak ada perubahan,” ucap senator Papua Barat ini.

Baca juga:  Kunker ke Papua Barat, Baleg DPR RI Sosialisasi Prolegnas Prioritas 2021

Dia menyebut kebijakan untuk KTI harus menjadi perhatian khusus mengingat kesenjangan sosial yang kian hari makin tampak di Indonesia.

Filep pun mengingatkan bahwa permasalahan kesenjangan dan ketidakadilan sosial dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa.

“Kalau sudah miskin puluhan tahun, itu artinya sudah kronis. Maka perlu kebijakan struktural yang bertujuan memberikan akses yang lebih besar kepada sumber-sumber ekonomi,” beber Filep.

Baca juga:  Pangdam: Musuh Kita Covid-19, Harus Dilawan dengan Langkah Strategis

“Kita sama-sama dorong segera kebijakan hukum ataupun kebijakan politik. Kami berharap bahwa salah satu solusi adalah kebijakan terkait RUU Daerah Kepulauan dalam rangka distribusi keadilan dan kesejahteraan,” ucapnya.

Perlu diketahui, saat ini RUU Daerah Kepulauan telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas DPR RI yang diusulkan oleh DPD RI. (LP2/red)

Latest articles

Bupati Anisto Hadiri Sertijab Kapolres Bintuni, Ajak Perkuat Sinergi dengan Pemkab

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy (Anisto) menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kapolres Teluk Bintuni dari AKBP Hari Sutanto kepada AKBP...

More like this

Kabid Humas Polda Papua Barat Nobar Bersama Wartawan, Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas Saat Euforia Piala Dunia

MANOKWARI, Linkpapua.id-Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Barat, Kombes Pol. Trihadi Kuncahyo,...

Wabup Joko Lingara Sambut Hangat Kontingen Kaimana dan Fakfak di Pesparani Papua Barat

TELUK BINTUNI,LinkPapua.id- Suasana hangat penuh sukacita menyelimuti penyambutan kontingen Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak...

Seleksi Transparan dan Bebas KKN, Polda Papua Barat Tetapkan 81 Calon Anggota Polri Lulus

MANOKWARI, Linkpapua.id-Polda Papua Barat menggelar Sidang Kelulusan Penerimaan Terpadu Calon Anggota Polri Tahun Anggaran...