MANOKWARI, Linkpapua.com – Elemen Suku Nusantara dan mahasiswa di Manokwari menggelar aksi menuntut Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Senin (14/2/2022). Mereka menolak Papua Barat dipimpin pjs atau karteker.
Desakan ini disuarakan massa di hadapan rombongan anggota DPD RI di Manokwari. Rombongan DPD diwakili Nono Sampono menerima aspirasi masyarakat adat.
Nono mengatakan, aspirasi tersebut diterima pihaknya dan akan di sampaikan kepada pemerintah pusat. Permintaan ini menurutnya akan dikaji pemerintah di DPR RI.
“Kami akan menyerahkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah pusat. Tentu saja ini akan melalui kajian,” kata Nono Sampono.
Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahrurozy menambahkan, permintaan itu agak berat. Kemungkinannya akan melalui pembahasan alot.
Karena itu Fahrurozy mengatakan, masyarakat Papua boleh meminta apa saja. Namun jangan sampai meminta itu. Menurutnya perpanjangan masa jabatan sulit dipenuhi.
“Orang Papua boleh meminta apa saja, asal jangan meminta itu” kata Fahrurozy sembari disambut teriakan masa.
Ronald Mambieuw, koordinator aksi meminta Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Dominggus Mandacan yang akan berakhir 22 Mei 2022 mendatang. Ia menilai, Dominggus pantas mendapatkan perpanjangan itu.
“Kami menolak siapapun pejabat yang akan diturunkan di Papua Barat. Masa jabatan gubernur harus diperpanjang” kata Ronald saat Orasi di hadapan rombongan DPD.
Ronald menegaskan, jika Pemerintah Pusat mengabaikan tuntutan masyarakat adat dan mahasiswa di Manokwari maka jangan salahkan jika terjadi masalah keamanan yang mengarah pada disintegrasi bangsa di Tanah Papua.
“Jika pemerintah pusat abaikan tuntutan kami, maka jangan salahkan jika terjadi masalah keamanan yang mengarah pada disintegrasi bangsa,” tegasnya.
Selain Ronald, tokoh masyarakat Sanggeng Imanuel mengatakan, Gubernur Dominggus Mandacan merupakan sosok pemersatu Masyarakat di Papua Barat. Maka kiranya Presiden Jokowi diminta memperpanjang masa jabatan Mandacan.
“Kami minta sosok pemersatu di Papua Barat, pak Dominggus Mandacan sebagai Gubernur harus diperpanjang jabatannya. Ini demi menjaga stabilitas di Papua Barat,” kata Imanuel Yenu.
Kepala Suku Madura, Irianto Samsu mengatakan, sebagai warga Manokwari ia menghendaki daerah ini aman. Maka sudah barang tentu Pemerintah Pusat jangan sampai mengabaikan hal ini.
“Kami masyarakat adat Nusantara di sini bekerja baik wiraswasta, PNS tukang ojek dan lain sebagainya meminta agar Pemerintah Pusat memperhatikan aspirasi memperpanjang masa jabatan Gubernur Papua Barat,” kata Irianto Samsu.
Selain menggelar orasi, massa juga menyerahkan beberapa poin surat pernyataan sikap yang diterima oleh Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono. Melalui kepala Suku Biak di Manokwari, massa menyerahkan pernyataan sikap masyarakat adat yang diterima Wakil Ketua I DPD RI.
Selain Nono Sampono, juga turut hadir Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fahrurozy serta Anggota DPD RI Perwakilan Papua Barat Filiep Wamafma serta Gubernur Dominggus Mandacan. (LP2/Red)
