Pencanangan Zona Integritas Papua Barat: Pelayanan Publik Jangan Lagi Berbelit-belit

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com- Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN-RB Dian Natalisa mengingatkan, tidak ada toleransi bagi pelayanan publik yang lamban dan berbelit-belit. Pelayanan yang cepat menjadi wujud akuntabilitas birokrasi.

“Bapak presiden juga mengingatkan tidak ada toleransi bagi pelayanan publik yang lamban dan berbelit-belit. Pelayanan yang cepat merupakan out came reformasi birokrasi,” ujar Dian pada pencanangan zona integritas di Papua Barat, Selasa (29/3/2022)

Hari ini secara serentak, tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Papua Barat mengikuti penandatanganan pencanangan zona integritas. Tujuh OPD di antaranya BPKAD, BKD, Bapenda, PUPR, PTSP, Biro Pengadaan Barang dan jasa serta Biro administrasi Pelaksanaan Otsus.

Baca juga:  GMNI Manokwari Desak KPU RI Umumkan Hasil Seleksi Komisioner KPU Pegaf

Pencanangan ini juga menandai transformasi birokrasi di PB. Menurut Dian, reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, harus lahir dari birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.
Karenaya, inti perwujudan WBK dan WBBM yang paling krusial adalah pelayanan publik.

Baca juga:  7 Fraksi Bulat! DPR Papua Barat Sahkan 4 Raperda

“Mewujudkan hal tersebut yakni dengan pemenuhan pelayanan publik.
Pelayanan publik perlu dilakukan terobosan guna meningkatkan motor reformasi birokrasi,” paparnya.

Pada tahun 2020 dan 2021 pelayanan publik Papua Barat mendapatkan nilai baik. Diharapkan nilai IPP pada berikutnya bisa terus ditingkatkan.

Sementara, Sekda Papua Barat Nataniel D. Mandacan mengatakan, instansi pemerintah perlu membangun pilot project evaluasi birokrasi pada unit kerja yakni dengan membangun zona integritas. Zona integritas ini merupakan komitmen dalam mencapai WBK dan WBBM.

Baca juga:  DPR Papua Barat Bentuk Tim Percepatan Pemekaran PBD

“Wujud nyata dari komitmen ini adalah Mewujudkan pelayanan prima dalam menjalankan tugas sebagai aparat sipil negara,” ujarnya.

Dikatakan Nataniel, dalam mewujudkan hal tersebut membutuhkan sinergi. Mulai dari pimpinan sampai paling bawah sesuai dengan janji yang ditetapkan.

Ia pun berharap setelah pencanangan zona integritas, OPD menyiapkan aksi yang konkret sesuai aturan yang berlaku. Sehingga predikat yang sudah didapatkan bisa dipertahankan. Bahkan ditingkatkan lagi.(LP9/Red)

Latest articles

KMP Putri Yasmin Terbakar di Perairan Sekotong NTB, Tim SAR Bergerak

0
LOMBOK BARAT, LinkPapua.id – KMP Putri Yasmin terbakar saat melintas di perairan Pantai Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tim SAR dikerahkan untuk...

More like this

KMP Putri Yasmin Terbakar di Perairan Sekotong NTB, Tim SAR Bergerak

LOMBOK BARAT, LinkPapua.id – KMP Putri Yasmin terbakar saat melintas di perairan Pantai Sekotong,...

Sambut HUT Ke-81 RI, Pemprov Papua Barat Bagikan Bapok dan Bibit Buah di Susweni

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemprov Papua Barat membagikan bahan pokok (bapok) dan bibit tanaman buah...

Musda Golkar Kaimana Jadi Momentum Konsolidasi dan Penyatuan Kader

KAIMANA, Linkpapua.id – DPD Partai Golongan Karya Kaimana menggelar Musyawarah Daerah (Musda) IV yang...