Pencanangan Zona Integritas Papua Barat: Pelayanan Publik Jangan Lagi Berbelit-belit

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com- Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN-RB Dian Natalisa mengingatkan, tidak ada toleransi bagi pelayanan publik yang lamban dan berbelit-belit. Pelayanan yang cepat menjadi wujud akuntabilitas birokrasi.

“Bapak presiden juga mengingatkan tidak ada toleransi bagi pelayanan publik yang lamban dan berbelit-belit. Pelayanan yang cepat merupakan out came reformasi birokrasi,” ujar Dian pada pencanangan zona integritas di Papua Barat, Selasa (29/3/2022)

Hari ini secara serentak, tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Papua Barat mengikuti penandatanganan pencanangan zona integritas. Tujuh OPD di antaranya BPKAD, BKD, Bapenda, PUPR, PTSP, Biro Pengadaan Barang dan jasa serta Biro administrasi Pelaksanaan Otsus.

Baca juga:  Tokoh Lintas Agama Desak Lukas Enembe Patuhi Hukum dan Jaga Situasi Kondusif

Pencanangan ini juga menandai transformasi birokrasi di PB. Menurut Dian, reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, harus lahir dari birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.
Karenaya, inti perwujudan WBK dan WBBM yang paling krusial adalah pelayanan publik.

Baca juga:  Update Covid-19 Papua Barat: Hari ini Bertambah 23 Positif, Kesembuhan Rendah

“Mewujudkan hal tersebut yakni dengan pemenuhan pelayanan publik.
Pelayanan publik perlu dilakukan terobosan guna meningkatkan motor reformasi birokrasi,” paparnya.

Pada tahun 2020 dan 2021 pelayanan publik Papua Barat mendapatkan nilai baik. Diharapkan nilai IPP pada berikutnya bisa terus ditingkatkan.

Sementara, Sekda Papua Barat Nataniel D. Mandacan mengatakan, instansi pemerintah perlu membangun pilot project evaluasi birokrasi pada unit kerja yakni dengan membangun zona integritas. Zona integritas ini merupakan komitmen dalam mencapai WBK dan WBBM.

Baca juga:  Senator Mamberob: HUT Kemerdekaan Jadi Momentum "Mengindonesiakan" Papua

“Wujud nyata dari komitmen ini adalah Mewujudkan pelayanan prima dalam menjalankan tugas sebagai aparat sipil negara,” ujarnya.

Dikatakan Nataniel, dalam mewujudkan hal tersebut membutuhkan sinergi. Mulai dari pimpinan sampai paling bawah sesuai dengan janji yang ditetapkan.

Ia pun berharap setelah pencanangan zona integritas, OPD menyiapkan aksi yang konkret sesuai aturan yang berlaku. Sehingga predikat yang sudah didapatkan bisa dipertahankan. Bahkan ditingkatkan lagi.(LP9/Red)

Latest articles

PELNI Buka Pemesanan Tiket H-60 untuk Tiga Kapal Rute Manokwari

0
MANOKWARI, Linkpapua.id- PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) membuka pemesanan tiket hingga 60 hari sebelum keberangkatan (H-60) untuk tiga kapal yang melayani rute dari dan...

More like this

PELNI Buka Pemesanan Tiket H-60 untuk Tiga Kapal Rute Manokwari

MANOKWARI, Linkpapua.id- PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) membuka pemesanan tiket hingga 60 hari sebelum...

Siswa OAP Bertambah, Pemprov Papua Barat Nombok Anggaran Papua Cerdas Rp4 Miliar

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menambah anggaran program Papua Cerdas sebesar...

Disdik Papua Barat Pastikan Beasiswa Cerdas Tuntas Awal Oktober, Temukan Penerima Curang

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Papua Barat memastikan penyaluran Beasiswa Papua Barat Cerdas...