MANOKWARI, Linkpapua.Com- Kementerian Kesehatan RI meminta Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Papua Barat meningkatkan tipe rumah sakit di wilayahnya. Kemenkes berharap, RS tak hanya siap secara infrastruktur tapi juga SDM.

Asisten II Pemprov Papua Barat Melkias Werinussa mengatakan, dalam audiens dengan Kemenkes, terdapat beberapa penekanan yang disampaikan. Di antaranya, untuk membangun rumah sakit baru, pemkab dan pemprov harus mengutamakan peningkatan kapasitas.

“Karena gubernur ada kegiatan lain sehingga kami diminta untuk mendampingi Bupati Manokwari audiens bersama Menteri Kesehatan. Pertemuan tersebut bupati minta untuk membuat rumah sakit baru karena yang saat ini lokasinya terlalu sempit sehingga kurang bisa berkembang,” ungkap Melkias kepada wartawan.

Menurutnya, dalam rencana pembangunan rumah sakit ini Pemkab Manokwari telah menyiapkan bahan. Namun karena adanya beberapa pertimbangan, sehingga menteri menginginkan adanya peningkatan tipe rumah sakit yang ada.

“Ada beberapa pertimbangan yang beliau sampaikan kepada kami. Pertama bahwa Bapak Menteri Kesehatan itu menginginkan bahwa ada peningkatan kapasitas rumah sakit yang ada. Sehingga mungkin yang perlu kita dorong sekarang adalah peningkatan peralatannya khususnya untuk jantung dengan stroke,” paparnya.

Dari hasil pemaparan kementerian, kapasitas rumah sakit yang ada sebenarnya sudah sangat memenuhi. Sehingga kemudian kalau peralatannya itu didorong datang ke rumah sakit, baik nanti di rumah sakit kabupaten ataupun provinsi itu harus ada tenaganya.

“Tenaganya itu mereka harus sekolah untuk mengoperasikan selama 4 tahun. tapi ada jalan pintas yang bisa dilakukan teman-teman dokter umum yang ingin masuk ke sana dia belajar selama 6 bulan sudah bisa mengoperasikan alat itu,” jelas Melkias.

Hal ini dinilai penting karena angka kematian terhadap penyakit jantung dengan stroke ini tinggi. Sehingga masyarakat dengan penyakit tersebut tidak perlu lagi pergi Makassar, Manado maupun Jakarta.

Hanya ada, Kemenkes mengkhawatirkan keberlanjutan program. Alasannya, Pemkab ingin membangun kembali rumah sakit sementara program Jokowi akan berakhir di tahun 2024. Hal ini yang dikhawatirkan tidak berkelanjutan.

“Pertimbangannya kalau sekarang bangun itu kan program Jokowi ini selesai 2024. setiap proyek yang dilakukan pemerintah apakah kemudian bisa nyambung di 2025. kita sudah bangun setengah, terus tiba-tiba ini mandek. nah itu itu yang menjadi pertimbangan sebenarnya,” tandasnya. (LP9/Red)