Satpol PP Diharapkan Jadi Duta COVID-19 di setiap daerah

Published on

Manokwari,Linkpapuabarat.com- Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan menjadi duta pemerintah dalam program pencegahan dan pengendalian COVID-19 di seluruh daerah.

Sekretaris Jenderal Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Indra Gunawan pada rapat kerja bupati dan wali kota seluruh Papua Barat secara virtual, Rabu (4/11) mengatakan peran personil Satpol PP sangat besar di tengah bencana non alam ini.

“Dalam penegakan protokol kesehatan baik yange diatur dalam Inpres, Permen dan Perda Satpol PP punya peran dan tanggungjawab besar,” kata Indra.

Baca juga:  Ekspor Melesat, Papua Barat dan Papua Barat Daya Cetak Surplus Dagang di Maret 2025

Pada kesempatan itu, ia pun mengatakan bahwa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota diminta tidak ragu-ragu dalam mengambil langkah pengendalian COVID-19.

“Dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sudah ada keputusan presiden, peraturan menteri termasuk peraturan daerah. Untuk itu silahkan bekerja tidak usah ragu lagi,” kata

Di tengah pandemi, kata dia, pemerintah berusaha mendorong agar aktivitas masyarakat dan kegiatan pemerintahan bisa tetap berjalan. Untuk itu, penerapan protokol harus dikawal secara terus menerus.

Baca juga:  Pengusutan Lapdu MRPB, Kajati : Tidak Ada Bukti Kuat yang Mengarah pada Pelanggaran Hukum

“Perintah bapak Presiden sebelum ada vaksin, protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat. Ini adalah cara paling efektif untuk mencegah penularan,” ujarnya.

Terkait instruksi presiden dalam hal protokol kesehatan, lanjut Indra, para gubernur, bupati dan wali kota diminta melakukan sosialisasi secara masif. Hal itu sebagai upaya perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Baca juga:  Populasi Kasus TBC Papua Barat Capai 6.500, Manokwari Tertinggi

Dia juga menyebutkan bahwa protokol kesehatan wajib dilaksanakan di segala bidang. Kepala daerah dipersilahkan menerapkan sanksi sosial, termasuk sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar.

Pemerintah daerah juga diperbolehkan melibatkan tokoh dan organisasi masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Semua pihak dapat dilibatkan untuk pencegahan dan pengendalian pandemi.

Ia menegaskan, semua upaya dalam pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi sudah ada aturan. Anggaran pun telah disediakan. (LPB1/red)

Latest articles

Juri Pesparawi Nasional 2026 Pastikan Penilaian Transparan dan Profesional

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan juri Pesparawi Nasional XIV 2026 memastikan proses penilaian perlombaan berjalan transparan dan profesional bagi seluruh kontingen. Tim penilai menjamin hasil...

More like this

Juri Pesparawi Nasional 2026 Pastikan Penilaian Transparan dan Profesional

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan juri Pesparawi Nasional XIV 2026 memastikan proses penilaian perlombaan berjalan...

Vokal Grup Papua Barat Yakin Raih Hasil Terbaik di Pesparawi Nasional XIV

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kontingen tuan rumah Papua Barat optimistis bisa meraih hasil terbaik pada...

Debut di Pesparawi Nasional, Papua Tengah Optimistis Raih Hasil Terbaik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kontingen Provinsi Papua Tengah optimistis bisa meraih hasil terbaik setelah menyelesaikan...