Masa Jabatan Waterpauw Berakhir Mei, DPR PB Segera Ajukan 3 Nama Calon Pengganti

Published on

MANOKWARI,linkpapua.com– Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw akan mengakhiri masa jabatannya 12 Mei 2023. Kemendagri telah meminta DPR Papua Barat segera mengusulkan tiga nama calon pengganti.

Permintaan 3 nama calon Pj Gubernur Papua Barat itu tertuang dalam surat Mendagri Nomor : 100.2.1.3/1774/SJ tanggal 27 Maret 2023 bersifat segera. Disebutkan, paling lambat tanggal 6 April 2023 tiga nama sudah harus disodorkan ke meja Mendagri Tito Karnavian.

Baca juga:  Presiden Jokowi Setujui Bentuk Inpres Air Minum, Prioritaskan Daerah Rawan Stunting

Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor membenarkan telah menerima surat dari Mendagri perihal pengusulan 3 nama calon Pj Gubernur Papua Barat. Wonggor menyebut, DPR PB sedang mengkomunikasikan di internal pimpinan dewan untuk selanjutny dibahas pimpinan fraksi-fraksi.

Baca juga:  Erick Thohir Puji Timnas Indonesia U-17 Usai Menang Lawan Korea Selatan

“Ada tiga nama yang sudah kami kantongi dan akan dibahas dalam internal kami sebagai lembaga representasi rakyat di Papua Barat, minggu depan akan kami bawa surat dari DPR Papua Barat kepada Mendagri,” kata Orgenes Wonggor.

Tiga nama yang diusulkan akan diputuskan Mendagri Tito Karnavian untuk menggantikan posisi Pj Gubernur Papua Barat. Namun sayangnya Wonggor enggan membeberkan siapa tiga nama tersebut

Baca juga:  Kasihiw: Pemda Berkontribusi Menjaga Program Hulu Migas di Bintuni

Ditanya soal kemungkinan diusulkannya kembali nama Paulus Waterpauw, menurut Wonggor akan dijawab oleh aturan ASN yang menjadi pertimbangan Menteri Dalam Negeri.(LP9/Red)

Latest articles

MUI Keluarkan Fatwa Vape Haram, Ini Isi Lengkapnya

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut juga mencakup penyalahgunaan,...

Bupati Kaimana Sambut Kepulangan Jamaah Umrah

More like this

DPRP Papua Barat Kawal Aspirasi Otsus dan DBH Migas ke Jakarta

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat terkait dana otonomi khusus...

Pemkab Manokwari Terapkan SP2D Online, Proses Pencairan Anggaran Kini Lebih Cepat

MANOKWARI, Linkpapua.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai menerapkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)...

Tolak Pemangkasan DBH Migas 81 Persen, PAL-KOAP Desak DPRP Perjuangkan Hak Fiskal Papua

MANOKWARI, LinkPapua.id – PAL-KOAP Papua Barat bersama dua organisasi masyarakat lainnya mendesak DPRP Papua...