Presiden Jokowi Setujui Bentuk Inpres Air Minum, Prioritaskan Daerah Rawan Stunting

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang membahas terkait Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Senin (23/10/2023), di Istana Merdeka Jakarta.

Dalam rapat itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan dibentuknya Instruksi Presiden (Inpres) terkait air minum.

Baca juga:  Revitalisasi Pasar Sanggeng Dimulai

“Disetujui oleh Bapak Presiden untuk dibentuk Inpres air minum,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Suharso menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, target pemasangan air minum di perumahan adalah 10 juta sambungan rumah. Namun, hingga 2023 ini, baru tersambung sebanyak 3,8 juta rumah.

Baca juga:  Pertama Kali, Rutan Bintuni Berikan Remisi Idulfitri dan Nyepi Bersamaan

“Nah, gap yang hampir 6,2 juta kita mau coba atasi pada tahun depan tanpa harus membangun air baku karena kebetulan sumber airnya kita sudah punya,” ungkap Suharso.

Suharso menyebut saat ini Indonesia memiliki idle capacity sekitar 38 ribu liter yang dapat disambungkan ke lebih dari 3 juta sambungan rumah di seluruh Indonesia.

Baca juga:  Kemenkes Ingin Ada RS Khusus Jantung-Stroke di Manokwari

Meski demikian, Presiden Jokowi menginstruksikan agar rumah-rumah yang mendapatkan sambungan tersebut diprioritaskan bagi rumah-rumah yang berada di daerah dengan yang rawan atau tingkat stunting tinggi.

“Terutama yang membutuhkan intervensi pengadaan air bersih yang lebih baik,” ucap Suharso. (*/Red)

Latest articles

Laskar Gibran Papua Barat Siapkan Kepengurusan, Fokus Kawal Program Pemerintah Pusat

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Pembentukan kepengurusan Laskar Gibran Papua Barat terus dimatangkan dengan melibatkan sejumlah figur politik. Organisasi tersebut menargetkan segera mengawal pelaksanaan program pemerintah...

More like this

KPU dan Kejaksaan Perkuat Sinergi, Teken PKS Pendampingan Hukum di Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten se-Papua Barat bersama Kejaksaan Negeri se-Papua...

BPS Catat Sensus Ekonomi 2026 Capai 40 Persen, Wilayah Papua Jadi Tantangan

JAKARTA, LinkPapua.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) telah...

Dana Desa Tahap II Mengalir ke 107 Kampung, 56 Kampung Masih Tunggu Laporan

MANOKWARI, Linkpapua.id– Sebanyak 107 kampung di Kabupaten Manokwari telah menerima penyaluran Dana Desa (DDS)...