MANOKWARI, Linkpapua.com—Penjabat gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menekankan, Satuan Tugas (Satgas) dan Kepala Posko (Ka. Posko) stunting dan kemiskinan ekstrem lebih selektif.
Penekanan tersebut, ia sampaikan saat memimpin rapat evaluasi intervensi percepatan penurungan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Senin (3/7/2023)
Evaluasi kinerja satgas diperlukan, agar dalam waktu efektif upaya intervensi harus dilakukan sesuai dengan peran dan fungsi sertatanggung jawab.
“Dari hasil intervensi telah diperoleh nilai positif dan perlu ditingkatkan guna menjawab harapan masyarakat serta menjalankan amanah negara,” ungkapnya.
Selektifitas itu perlu diwujudkan oleh Satgas soal apa saja pointnya, target atau upaya yang akan dicapai.
“Kemudian, sampai Juli ini sudah berapa anak yang dapat hasil intervensi dengan nilai negatif. Mungkin kemarin berat badan sekian? Sekarang sekian? Kemudian tinggi badan?,” ujar Waterpauw bertanya.
Kepala Posko dan jajaran, lanjut Waterpauw, harus mengatur rencana kerja secara tepat dan terukur. Hal itu menjadi penting, karena gerakan intervensi yang dilakukan harus dikampanyekan.
“Kita target 3 bulan. Apa yang harus kita lakukan, rembukan dengan Bupati. Mendorong pembentukkan peraturan bupati di daerah, harus ada olah data mulai dari kampung, distrik atau kelurahan,” jelasnya.
Gerakan Intervensi yang dilakukan pemerintah provinsi Papua Barat juga telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Waterpauw menginstruksikan, satgas untuk mendalami delapan (8) aksi konvergensi, yakni meliputi analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk Stunting
Juga pembentukan Peraturan Bupati (Perbup), pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting dan review kinerja tahunan.
“Saya sudah lapor ke pak Menteri apa yang jadi langkah kita sehubungan dengan penurunan Stunting,” ujarnya.
Waterpauw menambahkan, tugas pertama satgas adalah menganalisis situasi penurunan stunting dengan menyusun rencana kegiatan.
“Kemudian, rembuk bersama bagaimana kita melaksanakan dan apa yang harus dibahas disitu. Apakah upaya mama dan bapak angkat efektif tidak? Harus ada toko masyarakat dilibatkan,” tandasnya. (LP9/Red)
