Tiga Nama Calon Sekwan Diajukan DPR Papua Barat, Termasuk dari Luar Sekretariat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – DPR Papua Barat telah mengirim surat ke Pemprov Papua Barat untuk segera menunjuk pengganti Sekretaris Dewan (Sekwan), FM, yang saat ini berada dalam tahanan Kejati Papua Barat.

Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengatakan jabatan Sekwan telah kosong selama beberapa waktu sejak Sekwan FM ditetapkan tersangka oleh Kejati Papua Barat atas kasus dugaan korupsi. Hal ini mengakibatkan gangguan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang seharusnya dijalankan.

Baca juga:  Terima SK, Karteker Ketua DPC PPP Manokwari dan Sorong Segera Gelar Muscab

“Sejak hari Kamis (pekan) lalu kami sudah serahkan nama untuk menggantikan Sekwan. Kita harap Gubernur (Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw) segera mengambil langkah soal pelaksana tugas Sekwan sehingga pelayanan bisa maksimal kepada pimpinan dan anggota DPR,” ujar Wonggor kepada wartawan, Senin (7/8/2023).

Wonggor menyatakan fraksi-fraksi di DPR Papua Barat telah mempertanyakan langkah-langkah yang diambil pimpinan terkait kekosongan jabatan Sekwan.

Baca juga:  Maraton Reses ke Sejumlah Distrik, Mugiyono Bagikan Bama dan Multivitamin

Terkait dengan jumlah nama, Wonggor mengungkapkan ada tiga direkomendasikan. “Ada tiga nama yang kita usulkan. Dua nama dari internal Sekretariat DPR dan satu nama dari luar Sekretariat DPR. Kita menunggu keputusan dari (Pj) Gubernur saja,” jelasnya.

Wonggor bahwa calon Sekwan yang akan ditunjuk harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai pekerjaan di lembaga politik. Oleh karena itu, orang yang berpengalaman di Sekretariat DPR sangat dibutuhkan.

Baca juga:  Jabaran APBD Papua Barat 2019, SILPA Capai 3 Triliun

Ia berharap agar calon Sekwan tidak diambil dari luar sekretariat DPR karena akan memerlukan waktu penyesuaian yang cukup lama dengan pimpinan dan anggota DPR.

Tidak hanya itu, Wonggor juga berharap agar Pj Gubernur dan Sekwan Papua Barat dapat melakukan penataan ulang terhadap Sekretariat DPR secara menyeluruh. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap jabatan, tetapi juga terhadap seluruh pejabat di sekretariat. (LP9/Red)

Latest articles

SMSI: Verifikasi Dewan Pers Tidak Perlu untuk Kebebasan Pers

0
JAKARTA, LinkPapua.id - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyatakan proses verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers tidak diperlukan untuk menjaga kemerdekaan pers di Indonesia....

More like this

PT LNG Klarifikasi Polemik Tenaga Kerja, Sebut Masih Tahap Pra-Konstruksi

TELUK BINTUNI, Linkpapua.id- Pihak manajemen PT. Layar Nusantara Gas (PTLNG) melalui External Affairs Officer,...

Wagub Papua Barat Tegaskan Dana Otsus Cegah Anak OAP Putus Sekolah

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani menegaskan penggunaan dana Otonomi...

Ratusan Buruh Ramaikan May Day di Manokwari, Fokus pada Kesejahteraan dan Kebersamaan

MANOKWARI, Linkpapua.id-Peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) di Manokwari tahun ini tidak hanya diisi...