TELUK BINTUNI,Linkpapua.com– Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menggelar kegiatan penjaringan aspirasi di Aula Gereja Katolik Kilometer 2, Kabupaten Teluk Bintuni, Selasa (5/12/2023). Penjaringan aspirasi dilakukan untuk menyerap berbagai usulan dari masyarakat adat.
Koordinator Penjaringan Aspirasi MRPB Teluk Bintuni, Thobias Orocomna mengatakan, ada tiga aspirasi yang disampaikan masyarakat adat. Di antaranya pertama, pemberdayaan, lalu hak-hak perempuan, dan kesempatan orang asli Papua (OAP) dalam meniti karier di pemerintahan.
“Ada banyak masyarakat yang telah menyalurkan aspirasinya. Dari unsur adat, agama dan kaum perempuan. Kami akan sampaikan kepada pengambil kebijakan dalam hal ini gubernur sehingga dapat melihat masalah-masalah yang terjadi menyangkut kepentingan masyarakat adat di Papua Barat, lebih khusus di Teluk Bintuni,” ujar Orocomna.
Menurutnya, masyarakat adat masih memiliki keterbatasan akses di berbagai bidang. Hal ini membutuhkan perhatian pemerintah agar ruang bagi mereka bisa dibuka lebih lebar.
“Kita berharap ini menjadi perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten. Harus ada regulasi yang melindungi hak-hak mereka,” ujarnya.
Anggota MRPB Kabupaten Teluk Bintuni beberapa bulan lalu sudah resmi dilantik. Mereka yakni dari perwakilan adat, Sepy Dowansiba dan Pdt Thobias Orocomna. Sementara keterwakilan perempuan adalah Uliminata Fenetiruma dan Theres F Kambia.
Keempatnya turut hadir dalam kesempatan itu. Mereka bersepakat bahwa hak-hak warga adat masih butuh diperjuangkan.
Orocomna menyampaikan, perlu ada revisi Perdasi dan Perdasus agar dapat diterapkan lebih efisien. Terutama dalam memperjuangkan hak-hak orang Papua di berbagai bidang.
“Dan ini akan kami perjuangkan, ini juga menjadi catatan penting untuk kami agar dapat memperjuangkan orang asli Papua sehingga dapat menikmati hidup yang layak di atas tanahnya,” ungkapnya.
Ia melihat dukungan dari provinsi untuk MRPB sangat luar biasa. Akan tetapi kuncinya berada di pemerintahan kabupaten itu sendiri.
Orocomna mencontohkan, dalam hal karier di birokrasi, kesempatan bagi OAP untuk menjadi kepala dinas masih terbilang minim. Menurut dia, seharusnya pemda memberi kesempatan kepada OAP untuk berkarier lebih tinggi.
“Kita harus memberikan kesempatan anak asli Papua bisa memimpin seperti kepala dinas atau lain sebagainya di lembaga atau organisasi. Jangan semua diberikan kepada pendatang karena akan menimbulkan kecemburuan sosial,” terang Orocomna.
Ini salah aspirasi OAP yang banyak disampaikan, Orocomna berjanji, usulan-usulan yang diserap akan segera diteruskan ke eksekutif untuk ditindaklanjuti.(LP5/red)
